Pemerintah Giat Bangun Kesehatan Gratis, Pemda Diminta Siap Mendukung

Pemerintah Giat Bangun Kesehatan Gratis, Pemda Diminta Siap Mendukung

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam setiap program unggulan kesehatan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan program kesehatan gratis menjadi salah satu quick win prioritas yang segera dijalankan.

Akan tetapi, pelaksanaannya membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen daerah hingga tingkat desa.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak-Ibu Kepala Daerah, juga DPRD, sampai ke level tingkat desa," kata Pratikno di hadapan pejabat pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan berencana mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Meski demikian, Pratikno mengakui program ini belum bisa diterapkan secara masif maupun mencakup semua jenis penyakit.

Pemerintah pusat berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam bentuk revitalisasi puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan awal atau skrining.

Pratikno menambahkan, revitalisasi puskesmas tidak cukup jika tidak diiringi dengan anggaran yang mencukupi untuk skrining kesehatan.

Ia berharap setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana khusus bagi bahan medis dan kebutuhan skrining lainnya. Menurut Pratikno, sinergi pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dari setiap program kesehatan yang dicanangkan Presiden.

“Jadi mari kita bersama-sama, pusat dan daerah, menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Pratikno.

Pratikno juga menyoroti pembangunan rumah sakit berkualitas sebagai bagian dari rencana pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan nasional.

Ia menjelaskan pembangunan ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk lahan dan perizinan. Pemerintah daerah diminta ikut mendukung dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya.

“Jangan sampai pusat membuat rumah sakit, Pemda tidak membantu jalan, sanitasi, dan lain-lain,” ucap Pratikno.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi kerja sama antara pusat dan daerah agar kualitas hidup masyarakat meningkat signifikan.

Sumber