Pemerintah Harap PMI Tetap Solid di Tengah Polemik Jusuf Kalla-Agung Laksono
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) untuk tetap solid, meskipun tengah menghadapi polemik terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang melibatkan dua kubu, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat.
“Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu, pemerintah sangat ingin PMI solid,” ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Selasa (10/12/2024).
Pratikno enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai legalitas hasil Munas PMI, karena hal tersebut merupakan ranah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Namun demikian, ia menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan dualisme kepemimpinan di PMI.
Ia juga mendorong agar setiap organisasi, termasuk PMI, menjalankan sistem demokrasi dalam proses pemilihan ketua atau pimpinannya.
“Masalah legalitas, masalah itu di Kemenkumham. Semua organisasi sebaiknya ada proses demokrasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Munas Ke-22 PMI yang berlangsung pada Minggu (8/12/2024) berujung pada kisruh dengan munculnya munas tandingan.
Hasil Munas tersebut menetapkan Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029, sehingga JK akan memimpin PMI selama empat periode berturut-turut.
Di sisi lain, terdapat munas yang menetapkan Agung Laksono, politikus senior Partai Golkar, sebagai Ketua Umum PMI untuk periode mendatang.
Terkait dengan konflik pemilihan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla mengaku telah melaporkan Agung Laksono ke polisi, menyebut tindakan tersebut sebagai ilegal dan melawan hukum.
"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," kata JK dalam keterangan videonya, yang dikutip pada Senin (9/12/2024).
Sementara itu, Agung Laksono menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mendaftarkan hasil Munas PMI versi yang memenangkannya sebagai ketum ke Kementerian Hukum.
