Pemerintah Ingin Ambil Untung saat Situasi Korsel dan Suriah Memanas
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah ingin memanfaatkan situasi global yang semakin tidak menentu seperti yang belakangan terjadi di Korea Selatan dan Suriah.
Airlangga mencontohkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada pekan lalu meski akhirnya gagal. Kemarin, Presiden Suriah Bashar Al Assad juga melarikan diri dari Istana Kepresidenan.
Oleh sebab itu, dia melihat Indonesia bisa memanfaatkan situasi tersebut karena berada di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, kawasan Asia Tenggara jauh lebih stabil dibandingkan kawasan Asia Timur maupun Timur Tengah.
"Asean sebagai salah satu kawasan yang damai dan stabil secara politik, serta terus tumbuh dalam dua dekade terakhir maka kita harus memanfaatkan peluang emas ini," ujar Airlangga dalam acara Indonesia SEZ Forum 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah terus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kini sudah berjumlah 24 dan sembilan lagi akan diresmikan. KEK diyakini bisa menarik investor masuk.
Menurutnya, negara seperti China dan Korsel bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil setiap tahunnya karena memaksimalkan KEK.
Hanya saja, mantan ketua umum Partai Golkar itu mengakui bahwa Indonesia masih harus berkompetisi dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia.
"Saya pikir upah minimum di Indonesia masih kompetitif dengan negara Asean lainnya," katanya.
Lebih lanjut, Airlangga mencatat investasi kumulatif sepanjang tahun ini yang sudah masuk ke KEK sebesar Rp242,5 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, 151 ribu tenaga kerja terserap dengan 394 pelaku usaha.
Dia tidak menampik bahwa angka tersebut belum memuaskan. Airlangga pun secara khusus menekankan pentingnya memaksimalkan KEK sektor pariwisata yang selama dirasa kurang diminati.
Menurutnya, perlu ada perbaikan akses ke KEK sektor pariwisata seperti di Bangka Belitung yang belum ada penerbangan regional. Begitu juga di Labuan Bajo dan Mandalika yang perlunya penerbangan internasional agar pariwisata bisa semakin berkembang.
Selain itu, Airlangga merasa pemerintah sudah memberikan semua insentif yang diperlukan untuk menarik minat investor mulai dari fiskal seperti pembebasan barang/jasa kena pajak, cukai, pengurangan pajak daerah, hingga bebas PPN dan PPnBM. Menurutnya, yang perlu diperbaiki ke depan adalah implementasi berbagai insentif tersebut dan layanan non fiskal.
"Jadi tinggal kita bagaimana pelaksanaan insentif dan juga penyelesaian perizinan, tata ruang, dan berbagai hal yang sifatnya teknis," jelasnya.
