Pemerintah Kejar Divestasi 10 Persen Saham Freeport Rampung Awal 2025
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengejar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham Freeport rampung pada awal tahun 2025.
Saham Freeport yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 51 persen dan berpotensi bertambah menjadi 61 persen jika divestasi berhasil.
"Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menuturkan, pihaknya tengah menunggu hasil finalisasi dari PT Freeport.
Ia mengakui, pembicaraan sempat tidak berjalan maksimal ketika sebagian smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik terbakar belum lama ini.
Namun, setelah perusahaan selesai menanggulangi, ia meyakini pembicaraan bakal berlanjut.
"Jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi," ucap Bahlil.
Terkait harganya, Bahlil menjamin divestasi saham yang didapat Indonesia akan berharga murah atau bahkan gratis.
Hal yang jelas, kata Bahlil, penambahan porsi saham pemerintah di PT Freeport akan baik bagi Indonesia.
"Karena 50 persen sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah Indonesia. (Freeport divestasi saham) 10 persen, saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," ucap Bahlil.
Sebelumnya diberitakan, rencana divestasi saham dari PTFI sebesar 10 persen disebut sudah mencapai tahap akhir.
Jika divestasi 10 persen sesuai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PTFI diputuskan, maka IUPK Freeport setelah tahun 2041 bisa segera keluar. Adapun masa izin usahanya adalah 2×10 tahun.
Untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selain berkomitmen melepas 10 persen saham untuk pemerintah Indonesia.
