Pemerintah Pesan 10.000 Unit Maung, Sertifikasi Harus Diperhatikan Sebelum Digunakan
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mematangkan rencana penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas operasional para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat eselon I Kabinet Merah Putih.
Kepala Staf Presiden AM Putranto menyebutkan, pemerintah sudah memesan 10.000 unit Maung ke PT Pindad. Targetnya, 50 persen pesanaan tersebut sudah selesai dalam 100 hari.
"Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Putranto mengakui bahwa komponen bahan baku Maung tidak seluruhnya berasal dari dalam negeri, ada 30 persen komponen yang diimpor dari Korea Selatan.
“Kemudian untuk yang 30 persen, itu dari Korea, ya kerangka dasar, mesin, sama kerangka,” ujar Putranto.
Ia pun menekankan bahwa para menteri dan pejabat eselon I bakal diwajibkan untuk menjadikan Maung sebagai mobil dinas mereka.
Namun, ia belum bisa memastikan apakah Maung itu bakal diberikan juga untuk kendaraan dinas wajib pemerintah daerah atau sebaliknya.
“Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, saat ini PT Pindad sedang mengerjakan 4.600 unit mobil Maung pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Erick menuturkan, pesanan 4.600 mobil Maung oleh Kemenhan tersebut adalah untuk kebutuhan dua tahun ke depan.
Meski begitu, jumlah pesanan itu berpotensi meningkat seiring adanya rencana penggunaan mobil Maung menjadi mobil dinas kementerian.
"Jadi ada tahapan. Enggak bisa harus cepat karena line produksinya harus ditata," ujar Erick di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu.
Waktu realisasi belum jelas
Kendati sudah memasan 10.000 unit, pemerintah belum memutuskan kapan Maung mulai digunakan sebagai mobil dinas para menteri.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga belum merinci berapa jumlah unit, jenis mobil, dan anggaran yang disediakan untuk pengadaan mobil tersebut.
Ia juga mengaku belum tahu persis mengenai detil perencanaan termasuk total unit. Pengurusan tersebut diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yang jelas, seluruh menteri hingga pejabat eselon I diperintahkan memakai mobil tersebut.
"Kalau totalnya saya belum tahu persisinya. Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, enggak begitu. Jadi perlu direncakan dulu pasti," kata Hasan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya belum memikirkan nasib kendaraan dinas para pejabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) jika pejabat saat ini tak lagi menggunakannya.
"Ya nanti kita pikirkan," ujar Prasetyo saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Perlu sertifikasi dan uji keamanan
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum merelisasikan wacana Maung sebagai mobil dinas para menteri.
Pertama, Agus mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja mengeklaim Maung buatan Pindad yang diwacanakan untuk mobil operasional menteri itu murni buatan Indonesia tanpa ada bukti sertifikat.
Selain sertifikat, perlu pula uji keamanan mengingat mobil akan digunakan untuk RI-1 dan jajarannya. Bukan hanya antipeluru, mobil dinas ini pun harus kuat dan tahan banting dalam berbagai keadaan.
Ia tidak ingin mobil mudah terguling saat harus berhadapan dengan medan berat atau dihantam mobil lain.
“Kan tidak bisa ujug-ujug ada mobil buatan Pindad, itu dari mana mesinnya? siapa yang bikin gear box-nya? itu kan perlu kita tahu dulu,” kata Agus dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu.
Agus menyampaikan, mobil produksi Pindad yang digunakan oleh TNI menggunakan mesin dan sasis Toyota Hilux 2GD FPV.
Menurut dia, jika Maung Pindad yang diproduksi untuk mobil pejabat adalah produk baru, maka harus memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
Tak cuma itu, Agus meminta pemerintah mengungkap sertifikasi Maung yang direncanakan untuk mobil dinas para pejabat.
Terlebih, komponen mobil untuk operasional para menteri dan pejabat eselon I itu disebut-sebut hasil produksi SsangYong, dari Korea Selatan.
“Ini masih pakai yang Toyota atau tidak? Kalau tidak kan enggak bisa karena kan SRUT-nya kan enggak keluar, ya kan,” kata Agus.
Agus pun mengaku khawatir jika Maung Pindad yang digunakan untuk para menteri ternyata tidak murni produksi dalam negeri.
Ia lantas menyinggung mobil Timor yang digembar-gemborkan pada era Presiden Soeharto gagal menjadi kendaraan nasional.
“Jadi sebelum itu ditetapkan menjadi mobil pejabat VVIP Indonesia, mohon itu dipenuhi dulu semuanya, jangan kasus Timor berulang, Timor kan cuma mengubah emblemnya saja,” kata Agus.
