Pemerintah Putar Otak Tambah Anggaran MBG, dari Kontribusi Pemda hingga BUMN
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG).
Hal ini seiring dengan rencana penambahan penerima manfaat dari sebelumnya 15 juta hingga 17,5 juta dengan anggaran Rp 71 triliun sepanjang tahun 2025.
"Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dadan mengungkapkan, seturut perhitungannya, butuh dana sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.
Hitung-hitungan ini pun ia sampaikan kepada Kepala Negara saat ditanya Prabowo dalam rapat.
Namun, pemerintah tidak membahas rencana penambahan anggaran dari dana zakat hingga cukai rokok seperti yang diusulkan beberapa pihak.
Pemerintah justru membahas potensi penambahan dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," ucap Dadan.
Dadan juga mengungkapkan, pihaknya tidak membahas dana bantuan luar negeri untuk program MBG.
Presiden Prabowo, lanjut Dadan, hanya fokus agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapat makan bergizi.
Pasalnya, Prabowo sejauh ini merasa gelisah dengan laporan masih banyak anak sekolah yang belum merasakan MBG.
"Kami tidak bahas itu. Jadi kami bahas fokus terkait dengan keterlibatan negara di dalam memberikan kepedulian hak anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas hidup," ungkap Dadan.
Di sisi lain, jumlah pasti tambahan anggaran masih digodok.
Dadan bilang, Presiden Prabowo yang akan menyampaikan lebih perinci soal tambahan anggaran.
"Terkait dengan penambahan biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Lain-lain nanti silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan dan juga kepada Presiden," ujar Dadan.
