Pemerintah Rancang Syarat Napi Jika Mau Dapat Amnesti Prabowo: Ikut Komcad
Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah merancang syarat bagi narapidana (napi) jika ingin mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah para terpidana itu harus bersedia mengikuti kegiatan sebagai Komponen Cadangan atau Komcad.
Yusril awalnya menjelaskan syarat amnesti bagi narapidana kasus narkotika. Dia mengatakan terpidana harus tidak berstatus sebagai pengedar narkoba dan masih berada di usia produktif.
"(Syarat diberi amnesti) Itu yang terkait dengan ini, terkait dengan narkotika. Jadi kan yang akan diamnesti, abolisi itu kan, beberapa kriterianya sedang kita bahas. Antara lain adalah anak-anak muda yang usia produktif dan mereka ini adalah pengguna, bukan pengedar," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).
Yusril mengatakan Prabowo berpendapat pengguna narkoba tidak harus dipenjara. Menurut Yusril, Prabowo berkenan memberi amnesti kepada narapidana dengan menjadikan mereka komponen cadangan (Komcad).
"Nah, jadi Pak Presiden berpendapat orang seperti ini kan mestinya nggak dipenjara. Tapi undang-undang kita memenjarakan mereka. Nah, presiden mau memberikan amnesti terhadap mereka dan karena usia muda dan produktif, Pak Presiden maunya, kita kan bilang begini, kan orang ini harus direhabilitasi. Nah, kalau misalnya diamnesti terus keluar nggak diapa-apain, kan kita yang disalahin sama masyarakat," jelasnya.
"Nah ngapain sih ini orang? Bikin resah orang sekampung kan begitu. Nah, karena itu harus ada penyaluran. Mereka ini adalah sekaligus direhabilitasi dan sekaligus disalurkan usia produktifnya itu. Maka presiden akan merekrut mereka itu dalam komponen cadangan (komcad) yang militer begitu," tambahnya.
Yusril mengatakan Komcad bukan militeristik melainkan military way (kedisiplinan). Military way, kata Yusril, merupakan cara militer untuk menyelesaikan sesuatu.
"Tapi ini bukan militeristik, ini the military way. Bukan militerisme, itu hal yang berbeda. Kalau militerisme itu betul-betul kita menggunakan,militer betul. Tapi kalau military way, itu kita menggunakan cara-cara militer untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa aja perusahaan company yang besar, dia menggunakan military way, bisa aja," tuturnya.
Dia mengatakan anak muda pengguna narkoba ini akan dilatih dan dikerahkan ke daerah yang menjadi program pemerintah. Yusril mencontohkan nantinya mereka akan membuka perkebunan di Papua, Kalimantan untuk mendukung swasembada pangan.
"Jadi anak-anak ini, yang muda-muda ini, dilatih disiplin, dilatih baris-baris segala macam, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Karena pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua, dan juga di Kalimantan, beberapa juta hektare," jelasnya.
"Nah mereka yang sudah dilatih Komcad ini bisa diterjunkan ke sana kalau mereka berminat. Ada pekerjaan, ada ini. Nah itulah maksud Pak Prabowo itu disalurkan ke sana sekaligus mereka direhabilitasi," imbuhnya.
Yusril mengatakan sebanyak 44 ribu amnesti akan diberikan Prabowo terhadap narapidana kasus narkoba. Ribuan lainnya disiapkan bagi terpidana kasus korupsi.
"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin tanya Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu ya. Tapi yang korupsi itu nggak banyak. Yang korupsi itu cuman ya berapa ribu lah, yang paling banyak, narkotika," pungkas Yusril.
Lihat juga Video ‘Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo’
[Gambas Video 20detik]
