Pemerintah Targetkan Pemutakhiran Data Bansos Tunggal Rampung Satu Bulan
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan penyempurnaan data penerima bantuan sosial dan penetapan kategori penerimanya dapat rampung dalam satu bulan.
“Insya Allah, data ini akan selesai dalam dua minggu hingga satu bulan ke depan. Data tunggal ini akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam menyalurkan program-program pembangunan,” kata Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar saat rapat koordinasi tingkat menteri di Gedung Kementerian PMK, Senin (13/1/2025).
Cak Imin menjelaskan bahwa penunggalan data ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dalam penyaluran program bansos pada masa mendatang.
Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, telah memberikan instruksi agar persoalan data tunggal sosial ekonomi nasional akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.
“Menuntaskan perintah presiden untuk segera mendata tunggal seluruh data-data nasional, khususnya data-data sosial dan ekonomi,” kata Cak Imin.
“Dalam konteks ini, para penerima bantuan sosial kesejahteraan dan data-data tentang penggunaan pemberdayaan masyarakat yang berbasis data tunggal ini akan segera tuntas,” imbuhnya.
Ia menambahkan, proses digitalisasi tata kelola pemerintahan juga akan diintegrasikan dengan data tunggal ini.
Dengan demikian, seluruh program pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS saat ini sedang menyelesaikan proses penunggalan data yang mengintegrasikan berbagai sumber, seperti DTKS, P3K, dan data Dukcapil.
“Nantinya, data ini akan mencakup data individu dan data keluarga sebagai basis sasaran program bansos. Setelah finalisasi, data ini akan diperbarui secara berkala melalui mekanisme yang sedang dirumuskan,” jelas Amalia.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan, dalam proses pemutakhiran ini, penerima bansos akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.
Dia menambahkan bahwa dinamika data, seperti adanya perpindahan tempat tinggal atau kematian, akan diperbarui melalui mekanisme formal di daerah dan jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
“Tiga kategori ini akan sangat kelihatan, dan mekanisme updating data ini akan terus kita godok dalam satu pola kerja dikoordinir oleh Kepala BPS,” jelas Mensos.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa program bansos eksisting, seperti PKH dan DTKS, akan disesuaikan dengan data terbaru.
Meski demikian, untuk triwulan pertama 2025, penyaluran masih menggunakan data lama.
“Kami meminta waktu untuk menyesuaikan di triwulan kedua atau ketiga. Sementara ini, program tetap berjalan dengan data sebelumnya,” ujar dia.
Dia menekankan bahwa pemutakhiran data akan menjadi prioritas, dengan validasi dan verifikasi secara berkala untuk memastikan keakuratan data.
Pemutakhiran data juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Gus Ipul bilang, masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data yang dianggap tidak sesuai.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.
“Tambahin sedikit ya, bahwa data yang disampaikan nanti ada dinamika. Setiap hari ada yang wafat, ada yang pindah rumah, ada yang pindah tempat,” jelas Gus Ipul.
“Ini semua akan diupdate dan siapapun boleh usul dan boleh sanggah jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai di lapangan,” tegas Gus Ipul.
