Pemprov Bakal Perbanyak Hunian Layak Huni bagi Warga Kurang Mampu di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan meningkatkan hunian layak huni yang aman dan terjangkau melalui penyediaan rumah susun sewa (Rusunawa).
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, penyediaan rusunawa itu ditujukan kepada warga yang belum memiliki rumah dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kami mengembangkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui perbaikan rumah dan konsolidasi tanah bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan BPN (Badan Pertahanan Nasional)," kata Teguh dalam rapat pembahasan RAPBD 2025, di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
Program Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FRRR) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga Jakarta untuk memiliki hunian layak.
"Terkait RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar wilayah-wilayah kumuh di Jakarta terus berkurang," kata dia.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, anggota Fraksi Gerindra, Anggi Arando dan anggota Fraksi Golkar, Farah Savira meminta Pemprov Jakarta memberikan kemudahan bagi warga untuk memiliki rumah layak huni.
Anggi menuturkan, saat ini terdapat 55 Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta. Mereka yang tinggal di wilayah ini belum memiliki hunian layak.
Untuk itu, Pemprov perlu mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan di Jakarta melalui konsep Konsep mixed-use development.
"Konsep mixed-use development menjadi cara yang bisa ditempuh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan lahan," ucapnya.
Senada dengan Anggi, anggota Fraksi Partai Golkar Farah Savira menilai masih ada sejumlah warga dengan KTP Jakarta yang belum terakomodir dalam rumah susun.
"Kelompok ini terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di bawah kolong tol hingga mereka yang berdomisili di area permukiman kumuh," kata Farah.
Farah menyebut, fenomena permukimah kumuh mencerminkan lingkungan hunian yang tidak mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak.
