Pemprov Jakarta Lakukan Sinkronisasi Kebijakan dengan Program Pramono-Rano
JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan berbagai program Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno.
"Itu sedang dalam proses," kata Teguh saat diwawancarai di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Sejauh ini, kata Teguh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih terus melakukan komunikasi dengan Tim Transisi Pramono-Rano.
"Kita kan masih terus komunikasi dengan Tim Transisi (Pramono-Rano)," ungkap Teguh.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, Kemendagri bersama DPR akan melakukan pembahasan soal pelantikan kepala daerah.
"Iya nanti, tanggal 22 Januari 2025 dipastikan di DPR. Kita akan melakukan pembahasan dengan DPR," ucap Bima.
Sejauh ini, kata Bima, rencana pelantikan para kepala daerah baru masih sesuai Peraturan Presiden (Perpes) di tanggal 7 Februari 2024.
"Sementara ini Perpresnya belum berubah. Kita pastikan lagi tanggal 22. Kemendagri akan melakukan rapat dengan KPU, DKPP, Bawaslu. InsyaAllah ada kesepakatan keputusan di sana," pungkas dia.