Penegasan Prabowo soal Sikap RI di Laut China Selatan
Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan sikap Indonesia terhadap Laut China Selatan. Prabowo menghormati semua pihak namun tetap mempertahankan kedaulatan.
Penegasan itu diungkap Prabowo dalam keterangan persnya di Washington DC, Rabu (13/11) waktu setempat. Prabowo mengatakan Laut China Selatan itu turut menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS).
"Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita," kata Prabowo dalam keterangan pers di Washington DC yang dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024).
Prabowo menekankan dia selalu mencari peluang kerja sama dengan siapapun. Ia yakin kolaborasi akan lebih baik ketimbang melakukan konfrontasi.
"Tapi kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama. Saya percaya kolaborasi, kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik," ucapnya.
Prabowo mengatakan kerja sama itu harus diupayakan berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu sikap saling percaya dan membangun hubungan baik dengan semua pihak.
"Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak," ujarnya.
Kesepakatan Kerja Sama Maritim RI-China Tak Terkait Laut China Selatan
Sebelumnya, pernyataan bersama Indonesia-China yang disepakati dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Beijing menuai sorotan terkait batas Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan pernyataan bersama itu tidak berarti RI mendukung klam China soal Laut China Selatan.
Seperti diketahui, Prabowo melawat ke Beijing sebagai negara pertama yang dikunjunginya usai menjabat sebagai presiden pada Minggu (10/11/2024). Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya.
Setelah pertemuan itu, RI dan China mengeluarkan pernyataan bersama. Ada 14 poin, di mana poin ke-9 menjadi sorotan terkait dengan batas Laut China Selatan. Pernyataan bersama RI dan China ini diunggah di situs resmi pemerintah China.
Dalam poin 9 disebutkan kedua pihak sepakat menciptakan kerja sama maritim. RI-China mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah untuk mengeksplorasi dan memajukan kerja sama yang relevan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun memberi penjelasan lanjutan. Kemlu mengatakan kerja sama maritim Indonesia dengan China sebagai bentuk perdamaian di kawasan. Dia menyebut kerja sama itu tidak dimaknai pengakuan atas ‘9 dash lines’.
"Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’," tulis Kemlu dalam keterangan pers tertulisnya di situs resmi.
Kemlu mengatakan dalam pernyataan itu Indonesia kembali menegaskan posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam UNOCLOS 1982. Karena itulah, kata Kemlu, kerja sama tersebut tidak berdampak terhadap kedaulatan maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.
"Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982," tulis Kemlu.
"Dengan demikian, menurut Kemlu kerja sama tersebut tak berdampak terhadap kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara," tulisnya lagi.
Lebih lanjut, Kemlu menegaskan dalam pernyataan itu Indonesia meyakini kerja sama dengan China akan mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang bisa menciptakan stabilitas di kawasan.
"Indonesia juga meyakini bahwa kerja sama tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan," tulis Kemlu.
Simak Video Pertemuan Prabowo-Biden Bahas Gaza hingga Laut Cina Selatan
[Gambas Video 20detik]
Simak selengkapnya di halaman berikut
Penegasan Menko Polkam Kerja Sama RI-China Tak Berdampak pada Laut Natuna Utara
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG) menjelaskan kerja sama Indonesia dengan China tidak akan berdampak pada kedaulatan Indonesia di Natuna Utara.
"Kerja sama Indonesia dan China sebagaimana telah disepakati bersama tidak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita, terutama di Laut Natuna Utara, sebagaimana yang diisukan itu," kata BG di kantor Bea-Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).
BG mengatakan kerja sama dengan China tersebut telah dihitung dengan pertimbangan hukum matang. Kerja sama itu, kata BG, berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 1985, yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982.
"Bahwa prinsip yang ditekankan dalam kerja sama ini adalah saling menghormati, kemudian kesetaraan, saling menguntungkan, dan pembangunan konsensus sesuai dengan peraturan negara masing-masing," ujar BG.
Dia menilai kesepakatan dengan China tersebut sebagai terobosan Prabowo Subianto dalam menurunkan tensi ketegangan di Laut Natuna Utara.
"Kesepakatan ini justru dicoba oleh Bapak Presiden itu terobosan baru dalam rangka menciptakan kestabilan di kawasan. Kestabilan kerja sama keamanan dengan membentuk joint operation. Jadi tidak saling curiga, tetapi kerja sama dalam rangka mengikat semua pihak," tutur BG.
"Dan titik tekannya kemarin lebih banyak di bidang ekonomi, khususnya di bidang perikanan konservasi perikanan," sambungnya.
Simak Video Pertemuan Prabowo-Biden Bahas Gaza hingga Laut Cina Selatan
[Gambas Video 20detik]
