Penerimaan Pajak Rp1.688,93 Triliun per November 2024, Baru 85% dari Target
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan pemerintah akan menggenjot penerimaan pada Desember, di tengah realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai Rp1.688,93 triliun atau 85% dari pagu per November 2024.
Anggito menuturkan pencapaian tersebut masih on track atau sesuai dengan perkiraan pemerintah.
Pada sisa hari di Desember, Anggito menyampaikan akan ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan secara perinci.
“Di Desember biasanya ada upaya-upaya dan penerimaan yang cukup signifikan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).
Adapun, total penerimaan pajak tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang senilai Rp885,77 triliun atau 83,3% dari target. Penerimaan negara yang bersumber dari PBB dan Pajak Lainnya hampir mencapai target, yakni 96,79% atau senilai Rp36,52 triliun.
Anggito menyampaikan bahwa kinerha positif secara bruto masing-masing sebesar 0,43% dan 2,65% karena peningkatan kinerja sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir.
Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp707,76 triliun yang mencakup 87,23% dari target APBN.
PPN dan PPnBM tumbuh secara bruto sebear 8,17% disebabkan oleh membaiknya aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit.
Sementara penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas atau Migas yang telah mencakaup 77,1% dari target atau Rp58,89 triliun, terkontraksi 8,03% dari periode yang sama tahun lalu.
“Ini yang masih di bawah pencapaian yang kita targetkan karena lifting kita yang di bawah asumsi APBN dan harga pada semester 1 dan hingga kuartal III/2024 di bawah perkiraan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa harga minyak Brent mencapai US$72,1 per barel pada end of periode (eop) Desember 2024 yang masih berada di bawah harga asumsi pemerintah.
