Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Resmi Dialihkan ke Pemkot Bogor
BOGOR, KOMPAS.com - Pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan resmi beralih ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai 1 Januari 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Suharto menyatakan, proses pengalihan layanan ini telah direncanakan sejak 2023.
Namun, saat itu Pemkot Bogor belum sepenuhnya siap, sehingga pengelolaan diperpanjang hingga 2024.
“Tahun lalu, Kota Bogor menyatakan kesiapannya untuk mengelola Biskita dengan mengalokasikan Rp 10 miliar. Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak, ada proses yang cukup panjang,” ujar Suharto dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).
Menurut Suharto, Biskita Trans Pakuan adalah program percontohan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ. Program ini dirancang agar pada akhirnya Pemkot Bogor mampu mengambil alih pengelolaannya.
"Pada akhirnya diharapkan Pemkot Bogor dapat mengambil alih pengelolaan dari pemerintah pusat," kata dia.
Selain itu, Suharto menjelaskan, rasionalisasi anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu alasan pengalihan pengelolaan transportasi umum ini.
“Dengan adanya rasionalisasi anggaran tidak mungkin lagi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk program subsidi BTS di Kota Bogor,” jelas Suharto.
Polemik mengenai pengelolaan Biskita Trans Pakuan Bogor memang telah lama terjadi.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor saat itu, Syarifah Sofiah mengatakan, proses pengalihan ini tidaklah mudah. Terutama dalam hal sistem pendanaan dan pengelolaan.
“Pengalihan ini kan tidak mudah. Yang sudah melaksanakan lebih dulu itu Provinsi Jabar. Ini kita kemarin belajar bagaimana sih proses pengalihan supaya aturan atau dasarnya harus disiapkan apa,” ujar Syarifah kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2024).
Kala itu, Pemkot Bogor juga mengusulkan agar pengelolaan dilakukan secara bertahap ke BPTJ. Salah satu langkah yang diajukan adalah mengelola hanya dua dari empat koridor Biskita yang ada.
"Masih komunikasi dengan pusat, misalnya pengurangan koridor itu nanti akan kita bahas,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari juga sempat meminta Kemenhub RI tak buru-buru menarik subsidi Biskita Transpakuan.
Menurutnya, Pemkot Bogor butuh waktu untuk menyesuaikan keuangan daerah demi mendukung pengelolaan Biskita secara mandiri.
“Mereka (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/BPTJ) maunya dipercepat, bahkan sekarang maunya 2024, tapi kita enggak mungkin mendadak. Kita lobi, tadi kita minta bantuan kepada Provinsi Jawa Barat untuk melobi pusat untuk tetap memberikan subsidi pada Biskita,” ucap Hery kepada Kompas.com, Rabu (3/7/2024).