Penghapusan Utang Macet UMKM: Dampak Positif untuk Ekonomi ke Depan?
Pada tanggal 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak utang macet, khususnya akibat bencana alam atau pandemi.
Meskipun kebijakan ini terdengar luas, tidak semua UMKM dapat menikmati manfaat penghapusan utang. Hanya UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan oleh bank-bank milik negara (Himbara) yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat menerima kebijakan ini.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang mengalami kesulitan keuangan akibat faktor eksternal seperti gempa bumi, bencana alam, atau dampak dari pandemi COVID-19.
Penghapusan utang ini tidak berlaku untuk UMKM yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utang.
Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKM yang benar-benar terhimpit kondisi ekonomi yang tak terduga, bukan untuk mereka yang masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan usaha mereka.
Kebijakan ini berpotensi membantu sekitar 1 juta UMKM di Indonesia. Rata-rata, jumlah utang yang dihapus berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per UMKM, tergantung pada status badan usaha atau perorangan.
Dengan estimasi total penghapusan piutang mencapai sekitar Rp 10 triliun, pemerintah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban UMKM yang telah lama terjerat utang, sekaligus memberi kesempatan kepada mereka untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban finansial yang menghambat.
Penghapusan utang ini bukan hanya sekadar langkah ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.
Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dengan kebijakan ini, pemerintah berharap para petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat melanjutkan usaha mereka tanpa beban utang, serta lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara.
UMKM, khususnya yang bergerak di sektor pangan, memainkan peran vital dalam ketahanan pangan nasional. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap para produsen pangan ini dapat bekerja dengan lebih tenang dan yakin, serta mendapat penghargaan yang layak dari masyarakat atas kontribusinya terhadap kehidupan bangsa.
Proses penghapusan utang akan segera dilaksanakan setelah PP Nomor 47 Tahun 2024 diterbitkan.
Kementerian terkait bersama bank Himbara akan melakukan verifikasi dan detailisasi terhadap daftar UMKM yang memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar layak yang mendapatkan penghapusan piutang, sekaligus memberi peluang bagi mereka untuk mengajukan pinjaman kembali untuk melanjutkan usaha mereka.
Proses ini tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga penghapusan utang ini tidak membebani keuangan negara.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap agar seluruh petani, nelayan, dan UMKM di seluruh Indonesia dapat kembali bersemangat dalam menjalankan usahanya.
Prabowo berharap penghapusan utang ini dapat mengurangi kesulitan finansial yang selama ini menghambat mereka dan memberi ruang bagi mereka untuk berkembang.
Dalam pandangan Prabowo, para pelaku UMKM adalah ujung tombak perekonomian Indonesia yang harus diberdayakan agar dapat terus berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa.
Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan utang macet ini diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil bagi UMKM yang terdampak, serta membuka jalan bagi mereka untuk bangkit dan berkembang kembali.
