Pentingnya Menjaga Hutan, Musim Hujan, dan Potensi Bencana di Kalteng...
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Hampir seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah memasuki musim penghujan sejak awal Oktober 2024.
Dengan masuknya musim hujan, potensi banjir di sejumlah daerah juga meningkat.
Pemerintah diharapkan membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologis ini.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Kalteng, Siti Maimunah, menjelaskan bahwa saat musim penghujan tiba, masyarakat perlu menghindari tinggal di tepi sungai untuk sementara waktu guna mengurangi risiko banjir.
“Untuk mengurangi dampak banjir yang semakin tinggi, masyarakat diharapkan tidak membuang sampah di sungai serta tidak merusak pohon dan hutan di bantaran sungai yang paling tidak berjarak 100 meter dari sekitar sungai,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/11/2024).
Siti Maimunah juga mengingatkan pentingnya menjaga hutan di daerah hulu sungai untuk mencegah terjadinya banjir bandang.
Unsplah Ilustrasi banjir.
Ia menekankan agar masyarakat turut menjaga kualitas sungai, termasuk kebersihan dan keberadaan vegetasi di sekitarnya.
“Kalau banjir tentu dampaknya ke masyarakat sendiri, antara lain akan terisolasi, sehingga mengalami kekurangan makanan, tempat tinggal, dan terkena masalah kesehatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Siti menegaskan perlunya kesiapan lembaga pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.
Hal ini penting untuk memperkuat upaya antisipasi bencana berbasis masyarakat.
“Pemerintah bisa menciptakan desa tangguh bencana, melatih masyarakat untuk siap dan tangguh bencana, serta mengaktifkan forum kebencanaan di desa, kecamatan, dan kabupaten,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini belum ada satu pun forum kebencanaan yang terbentuk secara aktif di Kalteng.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk dan mengaktifkan forum ini.
Dokumentasi BNPB Ilustrasi banjir rob.
Pemerintah juga disarankan untuk mengadakan pelatihan tanggap bencana secara multipihak dan lembaga kebencanaan, sambil memantau kondisi lapangan agar selalu siaga.
“Pemerintah perlu merangkul semua pihak untuk tanggap bencana, termasuk asosiasi perusahaan seperti GAPKI, GAPENSI, APHI, APTA, dan lain-lain,” ujarnya.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Indra Wiratama, menyampaikan bahwa berdasarkan data Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalteng 2022-2026, terdapat 13 kabupaten yang berisiko tinggi terhadap banjir.
Kabupaten-kabupaten tersebut antara lain
“Hanya Kota Palangka Raya yang masuk kategori sedang untuk tingkat bahayanya. Jika di total se-Kalteng, Kalteng termasuk daerah yang berisiko bahaya banjir kelas tinggi,” imbuhnya.
Meskipun Palangka Raya berada dalam kategori rawan sedang, Indra menekankan bahwa kondisi bahaya dan kerentanan di suatu daerah cenderung meningkat setiap tahun, bahkan setiap bulan.
Oleh karena itu, kajian terbaru perlu disusun dengan data yang terkini.
“Menyikapi kondisi ini, kami melakukan penyampaian peringatan dini banjir kepada BPBD Kabupaten/Kota sebagai bentuk Early Warning System (EWS) dan menyusun rencana kontingensi banjir untuk persiapan apabila terjadi bencana, melibatkan seluruh OPD dan pihak-pihak terkait,” jelas Indra.
Pihaknya juga sedang mempersiapkan sarana prasarana dan logistik untuk penanganan banjir guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat jika bencana terjadi.
“Saat ini kami aktif melakukan sosialisasi untuk antisipasi penyebab dan bahaya bencana banjir, serta berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai normalisasi drainase dan saluran air,” tandasnya.
