Penyelundupan 16 Calon PMI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Termasuk 2 Anak-anak
NUNUKAN, KOMPAS.com – Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarmed 11/Guntur Geni Kostrad berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 16 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak dikirim ke Malaysia.
Penangkapan tersebut terjadi di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.
"Pada Jumat, 5 April 2025, kami bersama Satgas Intelijen Kodam VI Mulawarman menggagalkan upaya penyelundupan 16 orang CPMI ilegal yang hendak menyeberang ke Tawau, Malaysia melalui pelabuhan tidak resmi di Sebatik," ujar Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, melalui pesan tertulis, Senin (7/4/2025).
Gde menjelaskan, penggagalan pengiriman CPMI ilegal ini dilakukan setelah menerima informasi mengenai rencana pengangkutan WNI menggunakan speed boat dari Pelabuhan Somel, Sebatik.
Tim kemudian dibentuk untuk melakukan pengintaian dan penyekatan di lokasi target.
Setelah melakukan pengamatan, tim mengidentifikasi dua unit mobil yang dicurigai, yaitu Toyota Innova hitam dengan nomor polisi KT 1535 QM dan Toyota Avanza abu-abu dengan nomor polisi KT 1960 KM.
"Saat dihentikan di daerah Sei Limau, Sebatik Utara, kedua mobil mencoba melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran," kata Gde.
Mobil Toyota Innova berhasil dihentikan di Pos Dalduk Aji Kuning, Jalan Poros Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, sementara Toyota Avanza berhasil diamankan di Pasar Minggu, Kecamatan Sebatik Tengah.
Kedua kendaraan beserta para penumpangnya kemudian dibawa ke Pos Dalduk Aji Kuning untuk pemeriksaan. "16 orang CPMI ilegal yang terdiri dari 14 orang dewasa dan 2 anak-anak tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan yang sah," imbuhnya.
Para CPMI tersebut kemudian diamankan dan diserahkan ke Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Nunukan.
Gde menegaskan bahwa aksi ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan, serta melindungi warga negara dari bahaya penyaluran tenaga kerja ilegal yang rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.
"Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan menjalin kerja sama dengan masyarakat serta instansi terkait," tegasnya.
