Perangi Penyelundupan, Prabowo: Pelaku Ekonomi Sekarang Harus Patuhi Ketentuan!
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan, kepemimpinannya akan memerangi penyeludupan dan menegakkan hukum.
Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dijalankan. Oleh karenanya, seluruh pelaku ekonomi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Hal ini dikatakan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
"Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum. Apa yang diamankan oleh undang-undang dasar dan undang-undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus sekarang mematuhi semua ketentuan," kata Prabowo, Selasa.
Ia meminta kewajiban para pelaku ekonomi kepada negara harus dilaksanakan karena ia akan memerangi penyelundupan.
Prabowo menekankan, penyelundupan hanya akan menyengsarakan puluhan ribu rakyat yang mencari nafkah di Indonesia. Ia bahkan mengulangi pernyataan ini dua kali.
"Kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyeludupan. Penyeludupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita," ucap dia.
"Saya ulangi, penyeludupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita," imbuhnya.
Prabowo bilang, perang terhadap penyelundupan harus dilakukan di dalam negeri maupun sumber daya yang dibawa ke luar negeri.
Kekayaan Indonesia, kata Prabowo, tidak boleh dimanfaatkan di luar negeri tanpa aturan. Oleh karenanya, hilirisasi harus ditegakkan.
"Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya," tandas Prabowo.
