Permintaan Maaf Menteri di Depan Warga atas Pengkhianatan Pegawai Komdigi
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia sedianya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online (judol) yang menyebar melalui internet.
Namun, para pegawai Komdigi justru memanfaatkan wewenang itu untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara melindungi situs judol agar tak kena blokir.
Sebanyak 10 karyawan Komdigi akhirnya menjadi tersangka. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi dan menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang, Jumat (1/11/2024).
Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir Komdigi. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru dilindungi agar tidak diblokir.
Terlibatnya pegawai Komdigi dalam kasus judi online itu membuat Menteri Komdigi Meutya Hafid sedih karena bawahannya melakukan hal yang dilarang oleh negara.
Meutya bahkan mengakui kalau saat ini birokrasi di Kemkomdigi masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dari sisi SDM maupun teknologinya.
Meutya menyampaikan permintaan dalam kegiatan kunjungan kerja terkait pencegahan dan penanganan judol, di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/11/2024).
"Saya juga minta maaf Bapak, Ibu, bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu," ujar Meutya di depan masyarakat.
Terlepas dari kasus yang menyeret karyawannya, Meutya mengatakan, Kemkomdigi secara konsisten terus berupaya menghapus akses serta konten-konten judol dari ruang digital.
Kendati demikian, menurut Meutya, upaya tersebut tidak cukup untuk mencegah judol. Ia meminta semua pihak harus terlibat dalam pemberantasannya.
Meutya mengajak agar para ibu rumah tangga untuk bisa memantau celah-celah potensi judi online dalam lingkup keluarga.
"Makanya saya minta ibu-ibu alat saja itu secanggih apa pun sebersih apa pun alat pengawasan tidak akan cukup, karena kami enggak bisa menjangkau rumah-rumah tangga," tuturnya.
Akibat anak buahnya terseret kasus judol, Meutya pun mengakui birokrasi Kemkomdigi masih memiliki banyak kekurangan dan perlu dibenahi.
"Kalau dari kami, kami mengakui banyak kekurangan dan kemarin itu jadi cambuk bagi kami untuk membenahi dari dalam," kata Meutya.
Meutya berjanji, selama ia menjabat sebagai Menkomdigi, ia akan membenahi SDM dan tekonologi dari dalam.
"Akan dibenahi baik dari sisi SDM maupun teknologi," tuturnya.
Meutya merasa perlu kerja sama dengan masyarakat agar pemberantasan judol sampai ke lingkungan terkecil.
"Karena kami enggak mungkin mengjangkau, ini kan judi online, pinjaman online, sampai ke ranah masuk kamar, di ruang sangat privat," tuturnya.
Meutya mengatakan, judol menyengsarakan kaum ibu-ibu yang merasakan sulit membeli susu dan makanan untuk anak mereka lantaran suaminya kecanduan judol.
"Ibu rumah tangga ini paling banyak merasakan, suaminya terpapar judi online, mereka merasakan (beli) susu anaknya enggak cukup (uang), makanan enggak cukup," kata dia.
Sebab itu, lanjut Meutya, sasaran sosialisasi untuk pencegahan judol ini bukan hanya tertuju untuk ibu rumah tangga (IRT) saja.
"Tidak tertutup ibu-ibu saja, kita menggalang ke seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Artinya, kami ingin mengajak semua bahwa judol diperangai tak hanya di Komdigi, tapi lintas elemen masyarakat," tuturnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan, 1.836 anak usia sampai 17 tahun terlibat judi online (judol) dengan transaksi mencapai Rp 2,29 miliar.
Teguh mengatakan, angka tersebut didapatkan berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Pada tahun 2024, paling tidak berdasarkan PPATK ada sekitar 1.836 anak usia sampai 17 tahun yang terlibat (judol) di Jakarta dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 2,29 miliar," kata Teguh saat mendampingi Meutya, di SMAN 92 Jakarta Utara, Selasa (12/11/2024).
Teguh mengaku telah menekankan dan menggencarkan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap judol.
"Saya sudah tekankan, baik itu OPD pada khususnya tingkat pendidikan, dan Dinas Kominfotik untuk mewaspadai itu dan terus melakukan sosialisasi," ucapnya.
Pemprov Jakarta akan mendukung program Kemkomdigi terkait literasi digital untuk menghindari judol yang menyasar pelajar dari SMP hingga SMA.
"Kami sangat mendukung program ini dan siap untuk terus menindaklanjuti. Siap bersinergi untuk melakukan pembinaan dan seterusnya," ucapnya.