Perubahan Kabinet Prancis, Macron Segera Umumkan PM Baru
Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang. Tugas utama PM yang baru adalah memastikan pengesahan anggaran 2025 oleh parlemen. Hal ini diumumkan Macron pada hari Kamis (05/12), setelah pemerintahannya digulingkan melalui mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen.
Michel Barnier, seorang politisi konservatif berpengalaman, tercatat sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah modern Prancis. Ia mengundurkan diri pada hari yang sama, hanya tiga bulan setelah diangkat, setelah parlemen menolak rencana anggaran fiskalnya.
Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, Macron mengatakan bahwa ia akan menunjuk pengganti Barnier "dalam beberapa hari mendatang."
"Prioritasnya adalah anggaran," ujar Macron.
Macron juga menjelaskan bahwa undang-undang khusus akan diajukan pertengahan Desember untuk memperpanjang anggaran 2024 guna menghindari kekosongan anggaran. Selanjutnya, pemerintahan baru akan menyusun anggaran penuh untuk awal tahun depan, yang akan mencakup penyesuaian terhadap inflasi, sebelum diajukan ke parlemen.
Meskipun posisinya melemah akibat krisis ini, Macron menolak desakan dari beberapa oposisi untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan akan menjalankan masa jabatannya hingga berakhir pada Mei 2027.
"Mandat yang Anda berikan kepada saya adalah untuk lima tahun dan saya akan memenuhinya sampai akhir," katanya.
Dalam pidatonya yang berdurasi 10 menit, ia menambahkan bahwa pemerintahan yang baru harus mewakili berbagai pihak yang bersedia bekerja sama atau setidaknya tidak akan mengajukan mosi tidak percaya. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana yang dimaksud.
Sementara itu, Macron meminta Barnier dan kabinetnya untuk tetap menjalankan pemerintahan sementara hingga terbentuknya kabinet baru.
Para anggota parlemen dari partai-partai sayap kiri dan sayap kanan menentang pengesahan anggaran. Mosi tidak percaya terhadap Barnier didukung oleh partai sayap kiri dan sayap kanan yang sebelumnya menolak pengesahan anggaran.
Dalam pemungutan suara, 331 dari 577 anggota parlemen mendukung mosi tersebut. Situasi ini dikhawatirkan akan memperburuk kekacauan politik di Prancis.
Macron menunjuk Barnier sebagai perdana menteri pada tanggal 5 September, setelah pemilu dini yang menghasilkan parlemen yang terpecah dengan tidak ada satu partai pun yang memiliki suara mayoritas.
Parlemen yang terpecah ini menyulitkan pemerintah untuk meloloskan undang-undang, termasuk anggaran 2025.
Meskipun Macron diperkirakan akan menunjuk perdana menteri baru, mereka akan menghadapi tantangan yang sama dengan apa yang terjadi dengan kejatuhan Barnier.
Ketidakstabilan politik ini juga memicu kekhawatiran terhadap ekonomi Prancis, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga obligasi negara yang dapat memperburuk beban utang pemerintah.
fr/ha (AFP, Reuters, AP, dpa)
