Pesan Dewan Pers agar Wartawan Selalu Profesional Meliput Pilkada
Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu profesional saat meliput Pilkada 2024. Selain itu, Dewan Pers mengajak media pers untuk memberikan pendidikan ke masyarakat agar partisipasi pemilih tinggi.
Imbauan terkait peliputan Pilkada 2024 ini disampaikan dalam acara ‘Workshop Peliputan Pemilu & Pilkada 2024 di Jakarta’. Wartawan dan media didorong untuk selalu profesional dan menghormati kode etik jurnalistik selama Pilkada 2024.
"Saya mengingatkan namanya orang profesional itu setidaknya punya dua hal. Wartawan dan media dikatakan profesional, yang pertama dia memiliki skill, mempunyai pendidikan, memperdalam ilmunya di lapangan. Dia menghormati kode etik," kata anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dalam paparannya, Kamis (31/10/2024).
Totok mengungkap bahwa selama Pilkada 2024 sudah ada ratusan pengaduan yang masuk ke Dewan Pers. Pengaduan ini terkait dengan liputan umum atau pilkada.
"Pengaduan terhadap tidak profesional per Oktober ini, sudah sampai 700. Baik terkait umum atau pilkada," ujar Totok.
"Salah satunya keterlibatan pers dalam tim sukses," lanjutnya.
Dia pun menjelaskan bahwa pers memiliki fleksibilitas selama peliputan. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah semuanya harus mempertimbangkan kepentingan publik.
"Pers harus bisa ke sana kemari dengan mempertimbangkan kepentingan publik," katanya.
Lebih lanjut, dia mengajak pers untuk turut serta mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pilkada bisa optimal. Bahkan, dia berharap partisipasi pemilih bisa sampai 90%.
"Kita sama-sama mendorong masyarakat, memberikan pendidikan ke masyarakat agar mereka mau berpartisipasi ke TPS. Syukur-syukur untuk Jakarta 90%," jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari. Astri menyoroti bahwa masih banyak pemilih di Jakarta yang belum mengenal pasangan calon Pilkada DKI.
"Masih banyak pemilih DKI Jakarta yang belum tahu siapa pasangan-pasangan yang akan mereka pilih di TPS. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sosialisasikan ini. Utamanya soal pasangan calon," katanya.
Dia juga mengingatkan agar media bisa tetap mematuhi aturan pilkada selama massa tenang. Media diharapkan bisa mematuhi asas profesionalitas.
"Media massa cetak dan elektronik dilarang menyiarkan iklan yang merugikan dan menguntungkan pasangan calon selama masa tenang. Saya harap asas profesional dipegang teguh," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo menambahkan bahwa media merupakan media strategis. Bukan hanya bagi Bawaslu, tetapi juga lembaga dan kementerian yang lain.
"Media ini menjadi mitra strategis, bukan hanya bagi Bawaslu tetapi bagi lembaga dan kementerian di republik ini," ujarnya.
Dia pun menyinggung soal eskalasi Pilkada Jakarta yang mulai naik. Salah satu indikasinya adalah laporan yang masuk ke Bawaslu.
"Ini eskalasinya sudah naik ya. Apa indikasinya, ya laporannya sudah masuk ke Bawaslu. Tapi nggak setajam 2017," ungkapnya.
Benny kemudian kembali mengingatkan media agar tidak lelah dalam mengawal pesta demokrasi ini. Sebab, menurutnya, peran media begitu penting dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik.
"Media jangan pernah lelah mengawal demokrasi di republik ini, khususnya dalam menegakkan demokrasi agar bisa berjalan," katanya.
