Pesan Natal dari Katedral, Harapan Besar buat Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam suasana suka cita perayaan Natal 2024, terselip sejumlah pesan dan harapan dari Gereja Katedral Jakarta.
Dalam khotbahnya pada misa Natal di Gereja Katedral, Rabu (25/12/2024), Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan pesan tentang keberpihakan kepada keadilan, perdamaian, solidaritas, dan perhatian kepada sesama, terutama rakyat kecil.
Perayaan Natal tahun ini juga menyelipkan pesan untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.KOMPAS.com/FIRDA JANATI Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan pesan Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).
Pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang telah dipilih melalui proses demokrasi diharapkan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan.
"Pemerintahan baru buah proses demokrasi telah bekerja. Harapan baru akan kesejahteraan warga, kedamaian, pemerintahan yang bersih, dan hukum yang adil disematkan kepada mereka yang mendapat amanat warga," jelas Suharyo dalam khotbahnya.
Menurut Suharyo, tantangan berat dalam pemerintahan baru ini adalah di bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024, masyarakat mengalami penurunan daya beli karena lonjakan harga kebutuhan pokok.
"Di sektor lapangan kerja yang didominasi industri padat karya seperti tekstil, angka pemutusan hubungan kerja meningkat," ucapnya.
KOMPAS.com/FIRDA JANATI Gereja Katedral Jakarta membagikan sebanyak 500 goodie bag atau bingkisan berisikan snack ringan untuk anak-anak usai mengikuti ibadah misa Natal 2025, Rabu (25/12/2024).Suharyo menuturkan, lapangan pekerjaan yang minim akan meningkatkan angka kriminalitas. Kehidupan dan relasi sosial pun akan terdampak.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Suharyo juga menyinggung peristiwa yang banyak terjadi akhir-akhir ini, yakni soal keluarga yang hancur gara-gara terlibat pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).
"Kita sering mendengar keluarga yang hancur karena judi online atau pinjaman online. Itu kan karena diiming-imingi seperti di iklan, mau kaya tapi enggak bisa lalu pinjam," ujar Suharyo.
Suharyo mengatakan, peristiwa tersebut dapat diatasi dengan mudah apabila setiap orang berpihak kepada martabat manusia dari kalangan bawah.
"Peristiwa-peristiwa seperti itu dapat dengan mudah ditempatkan di dalam perjuangan keberpihakan kepada martabat manusia," ucapnya.
Suharyo juga mempertanyakan, apakah saat ini seluruh rakyat Indonesia sudah "merdeka" dari kemiskinan dan merasakan keadilan.
Sebab, menurutnya, keadilan belum merata untuk rakyat Indonesia, terutama bagi kalangan bawah.
"Itulah cita-cita kemerdekaan kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mengecek situasi masyarakat kita, negara kita, apakah benar ini kebaikan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Untuk itu, Suharyo meminta lembaga-lembaga dalam pemerintahan tidak terlibat korupsi, karena dapat menyengsarakan rakyat.
"Ketika lembaga-lembaga yang semestinya memperjuangkan kebaikan bersama, orang-orangnya tidak semua terlibat di dalam korupsi, terlibat di dalam suap, dan sebagainya," kata dia.
Menurut Suharyo, Indonesia harus menjunjung tinggi solidaritas dan kesetiakawanan sesama umat tanpa memandang etnis dan agama.
Suharyo pun mengingatkan pemerintah untuk mulai berhati-hati dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Menurutnya, pembagian bansos kerap kali dapat mematikan pemberdayaan masyarakat.
"Salah satu yang disampaikan kepada saya (soal) bansos langsung sering kali mematikan pemberdayaan, sering kali, (meski) tidak selalu," ujarnya.
Ia menuturkan, sistem pemberdayaan masyarakat akan terhenti jika masyarakat terlalu sering menerima bansos.
"Saya kira itu catatan yang penting, hati-hati dengan bantuan seperti itu karena ketika mendapat bantuan langsung, pemberdayaannya akan berhenti," kata Suharyo.
Di samping itu, Usukup Agung Jakarta juga meningatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan banyak orang.
"Tahun depan, beberapa hari lagi dimulai dengan tema yang berbeda, yaitu memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung," imbuhnya.
