Pilkada Sumbawa Barat, 4 Paslon Ungkap Solusi untuk Tambang Ilegal
SUMBAWA, KOMPAS.com - Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Sumbawa Barat, NTB, memberikan strategi kebijakan terkait permasalahan tambang emas dan batu kapur ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut.
Hal ini diungkapkan dalam debat kandidat perdana yang berlangsung, Sabtu (9/11/2024) malam kemarin.
Debat tersebut mengangkat tema kemandirian ekonomi, kemantapan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan hidup.
Pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Salim dan Muhammad Nasir menilai, pertambangan tanpa izin, yang sering disebut pertambangan liar (peti), merupakan manifestasi dari kondisi kemiskinan di suatu daerah.
"Sudah banyak yang harus meregang nyawa di daerah kita karena memaksakan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin," ungkap Ahmad Salim.
Dia menekankan pentingnya menyelesaikan masalah kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang berada di angka 12 persen.
"Pendapatan per kapita di Kabupaten Sumbawa Barat jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB, namun pertumbuhan di daerah kita lebih lambat," tegas dia.
Jika terpilih, pasangan ini berjanji akan memberikan kepastian hukum terkait penetapan usaha pertambangan rakyat.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3, Nur Yasin dan Sumardhan, memiliki pandangan berbeda mengenai alasan orang menambang.
"Mereka semua dari situ bisa menyekolahkan anak, memberangkatkan orangtuanya naik haji, dan lainnya, sebab lapangan kerja yang lain tidak tersedia," kata Nur Yasin, yang akrab disapa Ustadz Nun.
Ia berjanji akan mengurus izin untuk melokalisasi penambangan dan mengirimkan ahli medis serta lingkungan untuk memberikan penyuluhan.
"Pemimpin harus tampil sebagai fasilitator memberi solusi terbaik kepada rakyatnya," imbuh dia.
Pasangan calon nomor urut 4, Fud Syaifuddin dan Aheruddin, juga menyoroti tantangan dalam mengatasi tambang ilegal. "Ke depan ada empat hal yang harus kita lakukan," kata Fud, yang akrab disapa.
Rencana mereka meliputi, memberikan solusi bersama dengan mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
Mencari format baru agar para penambang mendapatkan nafkah baru di luar sektor tambang. Mencari formulasi yang tepat yang tidak melanggar regulasi terkait persoalan tambang.
Lalu, memastikan sumber daya yang ada memberikan resources yang tepat bagi masyarakat di Sumbawa Barat.
Sementara, pasangan nomor urut 1, Amar Nurmansyah dan Hanipah menekankan, mereka sudah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
"Pemerintah sudah menginisiasi lokasi-lokasi penambangan liar untuk diakomodir ke dalam WPR," kata Amar.
Dia menambahkan, WPR ini sudah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penambang rakyat akan didorong untuk mengurus izin pertambangan rakyat (IPR).
"Langkah-langkah seperti itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian sebelumnya."
"Ini akan kita perbaiki lagi dengan memperhatikan keseimbangan tata ruang dan pemanfaatan yang dijaga ketat," ungkap Amar Nurmansyah.
