Pimpin Rapat Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi, Gibran: Kita Ingin Pemerintah Hadir
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan, pemerintah hadir untuk para korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan Gibran saat meminpin rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi bersama jajaran menteri dan kepala badan terkait.
Dalam rapat ini, Gibran menekankan adanya langkah cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak merasakan kehadiran pemerintah dalam masa kedaruratan tersebut.
“Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini,” kata Wapres di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (12/11/2024).
Dalam arahannya, Gibran menekankan pentingnya perencanaan yang matang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Langkah itu di antaranya, memastikan stok logistik, masalah kesehatan yang timbul dari erupsi, penanganan khusus untuk balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta antisipasi terhadap potensi terjadinya banjir lahar.
Pada kesempatan ini, orang nomor dua di Indonesia itu juga menekankan pentingnya kesamaan data antarpemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat tepat sasaran.
Dalam rapat ini, Gibran juga mendapatkan paparan dari para menteri, kepala BNPB dan jajaran terkait tentang upaya yang sedang dan akan dilakukan ke depan.
Wapres pun meminta seluruh upaya maksimal dikerahkan untuk keselamatan warga dan hasil berkala akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk selanjutnya, hasil rapat akan kita laporkan ke Pak Prabowo,” kata Wapres.
Gibran berharap, melalui dulungan pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh kementerian seluruh langkah penanganan dapat terlaksana secara efektif dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Adapun rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Kemudian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Geologi M. Wafid.
