Pimpinan DPD Tinjau Proyek Tropical Coastland: PSN Ini di Luar Area PIK 2
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama para senator mengunjungi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland di kawasan Kabupaten Tangerang. Dia memastikan bahwa PSN ini tidak berada di dalam area Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Jadi memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis, PSN ini di luar daripada PIK," kata Yorrys kepada wartawan di lokasi, Sabtu (7/12/2024).
Dia menjelaskan letak PSN Tropical Coastland ini memang bersebelahan dengan PIK 2. Dia menerangkan lokasi PSN Tropical Coastland ini merupakan wilayah mangrove yang sempat terkena abrasi.
"Ini daerah mangrove yang terabrasi dari 1.600 hektare, sekarang tinggal 41 hektar," terang Yorrys.
Dia menyebut dalam proses pengembangannya, pemerintah turut menggandeng pihak swasta yakni PT Agung Sedayu Group. Dia mengatakan pemerintah menginginkan pihak swasta ikut terlibat dalam pengelola dan merapikan PSN Tropical Coastland ini.
"Nah pihak Agung Sedayu dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola dan merapikan itu kurang lebih," ungkapnya.
Yorrys mengatakan di tanah PSN ini tidak ada penghuni. Sebab, kata dia, lahan itu merupakan milik negara.
"Nah di sini, di tanah PSN ini pertama yang saya katakan, tidak ada penghuni. Kenapa tidak ada penghuni? Karena ini tanah negara, milik KLH atau Perhutani. Sekarang ada, bukan penghuni ya, penggarap lahan itu karena tanah negara yang kemudian sudah tidak bermanfaat miliknya KLH dan Perhutani tadi, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang tadi kita lihat ada empang-empang," tutur dia.
Yorrys mengatakan pengembang proyek sudah memberikan dana kerohiman kepada pengelola empang-empang tersebut. Dia mengatakan pihak telah melakukan proyek dengan cukup baik.
"Nah empang-empang itu oleh pihak pengembang sudah memberikan uang kerohiman, tetapi mereka tidak keluar dari situ, kemudian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka karena tadi kalian juga sudah dengar dia boleh tinggal mengelola itu tidak usah membayar apa-apa sampai pada proses pembangunan itu kan. Jadi begitu ada proyek pembangunan dia harus keluar. Jadi ini saya pikir apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap proyek ini kan sudah cukup bagus dan di mana ada salah kita tidak tahu," tutur dia.
Lebih lanjut, Yorrys mengatakan PSN ini hanya memiliki 5 spot. Dia menyebut PSn ini di luar PIK 2.
"Nah sekarang kita nanti sama-sama dengan teman-teman kita lihat ada, jadi PSN ini hanya ada 5 spot, nanti kita sekarang tinjau ke sana dan sekali lagi PSN ini di luar daripada PIK, tidak sama sekali, bukan di dalam arena PIK, saya kira gitu ya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai telah beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengenai pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Yorrys menyebutkan polemik ini hanya salah persepsi saja.
"Setelah kami melihat bahwa ini ada salah persepsi saja. Saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kami akan lakukan advokasi dengan bantuan dari Bapak-bapak dari Apdesi ini," kata Yorrys di ruang pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara III MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Yorrys menerangkan, aspirasi yang disampaikan Apdesi akan ditindaklanjuti olehnya. Dia mengatakan DPD juga akan turun langsung melakukan advokasi bagi masyarakat Tangerang mengawal proses pembangunan tersebut.
"Setelah kami mendengar aduan tentang PSN ini kemudian selaku wakil ketua DPD yang membidangi Kesra kami mencoba mengumpulkan data, kami minta semua dari pariwisata, KLH, PIK, Menko Perekonomian," kata Yorrys.
Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat Tangerang mengenai pembangunan PSN di PIK 2.
"Kemarin saya buat silaturahmi orang Tangerang bagian utara, itu adalah menyerap aspirasi seperti saya layaknya datang kemari," ujar Surta.
Surta mengatakan masyarakat tak ada masalah mengenai rencana pembangunan itu. "Ternyata alhamdulillah tidak ada satu pun peserta yang hadir, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, itu tidak ada yang menolak. Walaupun tadi ada catatan, itu saya kira hal yang wajar sebagai pengingat untuk pengusaha," kata dia.
Surta berharap audiensi dengan Yorrys dapat membuahkan hasil konkret dalam proses pembangunan itu tidak berdampak masalah kepada masyarakat. Dia menyinggung dinamika di media sosial yang memanas terkait isu ini belakangan.
"Harapan saya konkretnya adalah bahwa beliau kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPD RI yang membidangi, maka saya berharap ini adalah beliau bisa turun ke bawah melihat seperti apa. Tujuannya agar masyarakat kita kondusif, aman dan nyaman. Saya nggak mau masyarakat saya sudah aman menjadi resah hanya persoalan medsos. Kedua, ini kan mau pilkada, jangan sampai timbul persoalan," kata dia.
