PKS Tak Akan Jadi Oposisi jika Kalah di Pilkada Depok
DEPOK, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan yang bakal dipimpin calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
“Posisi DPRD itu sama-sama dengan pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya, di pemerintahan daerah itu ya DPRD juga sebagai penyelenggara, jadi tidak ada oposisi,” kata politisi PKS Ade Surpriyatna saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/12/2024).
Pria yang menjabat bendahara PKS Depok ini menjelaskan, DPRD bersama Pemkot akan bekerjasama membangun Kota Depok.
“Jadi relatif DPRD nanti bersama-sama pemerintahan yang baru akan sama-sama memperjuangkan,” ungkap Ade.
Ketua DPRD Kota Depok periode 2024-2029 ini juga memastikan, tidak akan lagi membedakan partai yang mengusung Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq ataupun partai pengusung Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
“Kita posisi sama-sama. Jadi relatif kita sudah gabung di DPRD antara partai yang mendukung atau yang beda kemarin di paslon 1 dan paslon 2,” jelas Ade.
“DPRD punya kepentingan mengawal aspirasi publik yang mungkin juga tidak selaras dengan program pemerintah, itu yang kita perjuangkan,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
Atas hasil ini, tim Imam-Ririn mengajukan gugatan perselisihan hasil KPU kepada Mahkamah Konsituti (MK), Jumat (6/12/2024) malam.
