Polda Papua Antisipasi Konflik Pascaputusan MK di Wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah melakukan pemetaan untuk mengantisipasi potensi konflik antarmasyarakat pendukung setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin, menyampaikan bahwa jajaran intelijen telah menyusun analisis mengenai potensi ancaman yang mungkin terjadi pascapengumuman MK.

"Ini kami sudah melakukan persiapan-persiapan. Upaya yang akan kami lakukan adalah upaya preventif, serta kegiatan untuk mendekati para simpatisan dari masing-masing paslon di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah," ungkapnya dalam keterangan pers kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

Patrige juga menambahkan, pihaknya sedang membangun komunikasi dengan masing-masing calon, terutama di daerah-daerah dengan potensi konflik yang tinggi.

"Kami juga membangun komunikasi dengan masing-masing paslon, terutama di daerah-daerah yang potensi konflik sangat tinggi, terutama konflik antarpendukung paslon," lanjutnya.

Jenderal bintang dua ini menegaskan bahwa Polda Papua akan terus melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya konflik di setiap kabupaten/kota di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Selatan, Patrige mengatakan bahwa aparat keamanan akan berkonsentrasi di daerah tersebut.

"Lima hari menjelang putusan MK, kami bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi konflik antar masyarakat pendukung yang terjadi," ujarnya.

Patrige menambahkan, para simpatisan dan kandidat di Papua dan Papua Selatan adalah orang-orang yang cukup berpengaruh, sehingga pihaknya yakin mereka akan menjaga nama baik masing-masing.

"Karena para kandidat juga tidak mau nama baik mereka tercoreng hanya karena ulah simpatisan mereka dalam kontestasi pilkada ini," lanjutnya.

Polda Papua akan fokus mengantisipasi konflik antarmassa pendukung di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

"Konsentrasi pengamanan nanti akan dilakukan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah pascaputusan MK nanti," tegas mantan Kepala Bidang Humas Polda Papua ini.

Sumber