Polisi Bakal Terapkan Pasal TPPU Terkait Kasus Pegawai Komdigi Bekingi Situs Judol
JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi bakal menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena melindungi ribuan situs judi online (judol).
“Kami nanti menerapkan (pasal) tindak pidana pencucian uang (TPPI), karena terhadap kasus perjudian ini kami akan lapis dengan pasal pencucian uang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam keterangan pers, Minggu (10/11/2024).
Wira menjelaskan, pihaknya berkomitmen mengusut tuntas terhadap siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Tentunya kami mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat, kiranya dalam proses ini, kami bisa diberikan kelancaran,” ujar Wira.
Oleh karenanya, Wira berharap agar kasus ini bisa memberikan pembelajaran atau manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 17 orang terkait perkara judi online (judol).
Sebanyak 11 dari 17 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 6 yang lainnya adalah warga sipil.
Sementara, terdapat satu pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia adalah A.
Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol). Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.
Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan A, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.
“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan kantor satelit, Jumat (1/11/2024).
“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.
