Politikus Nasdem: OCCRP Merilis Lewat Polling, Bukan Data dan Fakta
JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago turut mengomentari soal nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang masuk dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama diurutkan bukan berdasarkan data dan fakta.
Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.
OCCRP mengumpulkan nominasi melalui Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024.
"Yang pertama, lembaga tersebut (OCCRP) merilis berdasarkan polling. Bukan data dan fakta," kata Irma kepada Kompas.com, Rabu (1/1/2025).
Irma beranggapan, daftar tersebut juga dibuat lantaran pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China, yang memiliki konflik dengan Amerika Serikat (AS).
Adapun OCCRP berpusat di Amsterdam, Belanda.
Pada 2024, OCCRP menerima dana dari enam donatur pemerintah, termasuk Amerika Serikat (AS), Perancis, dan Swedia, serta sejumlah yayasan swasta yang mendukung jurnalisme investigasi.
"Dugaan saya karena Jokowi lebih memilih bekerja sama dengan lawan politik AS, yaitu China, karena investasi China jauh lebih menguntungkan daripada AS, di mana semua investasi AS selama ini merugikan Indonesia dalam bagi hasil," papar Irma.
Sebelumnya diberitakan, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.
Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.
"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.
"Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," papar Jokowi.
Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.
"Ya ditanyakan saja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," katanya.
