Politikus PKS Minta Indonesia Akui Pemerintahan Baru Suriah
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta meminta pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan baru di Suriah.
Dia menegaskan, pengakuan resmi terhadap pemerintahan baru Suriah perlu guna mempercepat rekonsiliasi nasional.
"Pengakuan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Selain itu, Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam mendorong dialog lintas kelompok yang inklusif," kata Sukamta melalui keterangannya, Senin (23/12/2024).
Selain itu, Sukamta mengingatkan Indonesia harus terus mengedepankan prinsip kebebasan aktif dalam hubungan internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Dia berharap Indonesia juga menjadi pelopor perdamaian dunia dengan pendekatan yang inklusif untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut di Suriah.
Oleh karenanya, Indonesia diminta mengambil langkah strategis dalam mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi di Suriah pasca konflik yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Fraksi PKS di DPR memandang bahwa stabilitas di Suriah tidak hanya penting bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi perdamaian global.
Selain rekonsiliasi politik, PKS juga menyoroti pentingnya bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur dasar yang hancur akibat konflik.
Sukamta mengutip laporan Bank Dunia yang menyebut biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai 250 miliar dolar Amerika Setikat.
"Indonesia dapat menjalin kerja sama bilateral di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk mendukung proses ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan Suriah," tambahnya.
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan DI Yogyakarta ini menyebut peningkatan bantuan bagi pengungsi Suriah yang hingga kini masih sangat dibutuhkan.
Dia mendorong Indonesia harus menunjukkan solidaritas melalui bantuan logistik dan layanan kesehatan yang lebih terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional.
“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban jutaan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang terdampak langsung oleh perang,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, peralihan kekuasaan di Suriah dari rezim Bashar Al-Assad kepada kelompok pemberontak Abu Mohammed Al Julani terjadi pada Minggu (8/12/2024) lalu.
Kelompok pemberontak berhasil menguasai dua kota besar Suriah, Aleppo dan Damaskus. Sedangkan Assad diketahui melarikan diri ke Rusia.
Transisi kepemimpinan kini di tangan Julani dengan pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025 sebelum dilakukan pemilihan kepala negara yang baru.
Konflik bersenjata di Suriah turut menyerap perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI telah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari kota-kota yang bergejolak ke Indonesia.
