Polri Ajak Masyarakat Hormati Keputusan KPU soal Hasil Pilkada 2024
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Pengolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Brigjen Tjahyono Saputro mengajak masyarakat untuk menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pilkada Serentak 2024.
Tjahyono menyatakan, seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan untuk mengajak publik menerima keputusan KPU.
"Kita mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk tetap mengajak bahwa pelaksanaan pemilu ini sudah berjalan dengan baik," kata Tjahyono di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
"Kita juga tetap menghormati apapun keputusan yang sudah disampaikan dari pihak KPU," ujar dia.
Tjahyono menuturkan, masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pilkada 2024 dapat menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyebutkan, hal itu penting dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Jadi perbedaan itu suatu hal yang biasa, tetapi hal ini sudah kita jalankan dan kita berharap menjaga erat kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan kembali membangun negara dan bangsa ini mencapai Indonesia Emas 2045," kata Tjahyono..
Tjahyono menyebut bahwa Polri mempunyai program cooling system dalam menjaga kondusivitas di tengah pesta demokrasi ini.
Dia bilang, kegiatan cooling system ini dilakukan dari tingkat pusat sampai daerah.
Selain itu, Polri merangkul tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan lain sebagainya untuk bersama-sama mengajak perdamaian.
"Cooling system akan meredam terjadinya konflik yang ada di daerah," kata Tjahyono.
Wakil Operasi Nusantara Cooling System Brigjen Yuyun Yudhantara menambahkan, anggota dari unit siber juga melakukan patroli di media sosial untuk melihat konten-konten yang merusak persatuan dan kesatuan.
Selain itu, Polri juga melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak membuat konten-konten negatif yang menyerang lawan politik.
"Perbedaan itu biasa, Pilkada sudah selesai, yang mempunyai otoritas untuk menyampaikan pemenang pemilu itu siapa itu dari KPU," kata Yuyun.
"Kita ikuti sistem yang ada dan kita hormati keputusan KPU dari tingkat pusat maupun sampai kabupaten dan kota di wilayah," ujar dia.
