Polri Diminta Beri Solusi Terkait Mahalnya Biaya Visum Korban Kekerasan
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Kompolnas yang kini menjadi pemerhati kepolisian Poengky Indarti meminta agar Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri memberikan solusi terkait dengan mahalnya biaya visum pada korban kekerasan.
“Terkait biaya visum memang mahal,” kata Poengky kepada Kompas.com, Jumat (13/12/2024).
Oleh karena itu, Poengky menilai bahwa biaya visum bisa ditanggung oleh negara, baik melalui APBN atau APBD.
“Oleh karena itu harapannya biaya visum ditanggung APBN atau APBD, karena hasil visum akan menjadi bukti dalam perkara tersebut,” jelasnya.
Poengky bilang, penganggarannya bisa diberikan ke Rumah Sakit atau biaya pendidikan korban kekerasan.
“Saya berpandangan bahwa biaya visum tidak dapat dibebankan kepada korban,” tegas Poengky.
Dia juga menilai bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu ditangani hingga satuan terkecil, yaitu Polsek.
“Mindset anggota yang menjadi garda terdepan pelaporan harus sigap dan sensitive gender,” ungkapnya.
Dalam acara diskusi yang digelar Direktorat PPA/PPO, Poengky mengatakan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan cepat dan profesional oleh Porli.
“Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan hanyalah fenomena gunung es. Masih banyak kasus kekerasan yang dilaporkan dengan berbagai alasan,” tegas dia.
