Poltracking Disanksi Persepi Imbas Survei Pilkada Jakarta, Suswono: Kami Hargai Tiap Lembaga

Poltracking Disanksi Persepi Imbas Survei Pilkada Jakarta, Suswono: Kami Hargai Tiap Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengaku menghargai setiap lembaga survei politik, termasuk Poltracking Indonesia. 

Hal ini disampaikan Suswono menanggapi sanksi yang dijatuhkan Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terhadap Poltracking, buntut survei elektabilitas Pilkada Jakarta 2024 yang menempatkan Ridwan Kamil-Suswono di urutan teratas.

"Artinya ya sekali lagi kita harus menghargai setiap lembaga apapun. Persepi juga harus dihargai," ucap Suswono saat ditemui di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Suswono menuturkan, polemik ini harus dilihat dari dua sisi. Memang, Dewan Etik Persepi telah menjatuhkan sanksi lantaran menilai ada ketidaksesuaian data sampel dalam survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang digelar Poltracking pada Oktober 2024.

Namun, menanggapi sanksi tersebut, Poltracking juga telah menyampaikan bantahan bahwa pihaknya tidak mematuhi prosedur operasi standar (SOP) untuk menggelar survei. 

"Ya baca juga itu bantahannya Poltracking dong. Jadi harus dua sumber kan," ujar Suswono.

"Persepi memang gagasannya untuk menjadi wasit, tapi kan juga punya hak bantah Poltracking. Jadi intinya ini demokrasi," ucapnya.

Suswono mengatakan, perbedaan hasil survei berbagai lembaga merupakan wujud demokrasi yang harusnya dinikmati. 

"Semuanya itu dinikmati. Enggak usah kemudian gara-gara berbeda lalu kita terpecah. Intinya seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi dijatuhkan setelah Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI terkait hasil survei elektabilitas paslon.

Dari hasil pemeriksaan, Poltracking Indonesia dinilai tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data yang ditunjukkan saat pemeriksaan, dengan 2.000 data sampel seperti yang dirilis ke publik.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

Keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Etik Asep Saefuddin dan dua anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk serta Saiful Mujani.

Di sisi lain, Poltracking Indonesia menilai Persepi tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan hasil survei elektabilitas yang mereka rilis dengan milik LSI.

"Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik," kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Masduri menyebut, dalam pertemuan dengan Dewan Etik Persepi, LSI melakukan penggantian sekitar 60 primary sampling unit (PSU) atau 50 persen dari total PSU survei Pilkada Jakarta.

"Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data," tegas Masduri.

Untuk diketahui, hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan, pasangan Pramono-Rano unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen.

Sementara, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), pasangan Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.

Menurut survei tersebut, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen. Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

Adapun survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

Sumber