Poltracking Resmi Gabung Asosiasi Presisi Usai Keluar dari Persepi
JAKARTA, KOMPAS.com - Poltracking Indonesia bergabung dengan Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) setelah menyatakan keluar dari Persepi.
“Setelah melakukan verifikasi administrasi, uji kepatutan dan syarat khusus maka Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) menyatakan Poltracking Indonesia memenuhi syarat menjadi anggota Asosiasi Presisi,” kata Pimpinan Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA melalui keterangan resminya yang diterima Kompas.com pada Kamis (14/11/2024).
Anas akan segera menyurati KPU RI terkait masuknya Poltracking Indonesia sebagai anggotanya. Hal ini dilakukan terkait persyaratan bagi lembaga survei yang ingin melakukan jajak pendapat dan hitung cepat alias quick count dalam Pemilu.
Selain itu, Anas menegaskan Presisi memiliki standar ketat dan proses verifikasi yang panjang untuk menerima anggota baru. Poltracking dinyatakan lulus dengan baik serta menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip survei yang kredibel.
“Bergabungnya Poltracking Indonesia, menguatkan Asosiasi Presisi dengan kehadiran anggota baru yang reputasi dan kredibilitasnya teruji. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga survei lainnya dalam menjaga transparansi dan akurasi data,” imbuh Anas.
Adapun, Poltracking Indonesia tercatat sebagai anggota Presisi mulai tanggal 13 November 2024 dengan nomor anggota NKA 038.11131117.13112024.
Sebelumnya, Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).
Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Kendati demikian, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia keluar dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.
“Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.
