[POPULER NASIONAL] JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi | Mutasi TNI, Letjen Mohammad Fadjar Jadi Pangkostrad

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik terjadi terkait posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Namun, JK justru melaporkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono ke polisi.

Laporan itu dilayangkan JK terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.

"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," kata JK dalam keterangan videonya, seperti dikutip Senin.

JK mengatakan, upaya Agung Laksono untuk merebut kursi ketua umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum.

"Itu ilegal dan pengkhianatan. Dan kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingn Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu kita harus kita lawan karena berbahaya bagi kemanusiaan,” ujarnya.

JK juga mengungkapkan bahwa sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Menanggapi laporan tersebut, Agung Laksono menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika JK melaporkannya ke polisi.

Menurut Agung, masalah ini tidak berkaitan dengan tindak pidana atau masalah kriminal, melainkan hanya persoalan organisasi semata.

"Iya, itu boleh-boleh aja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh aja," kata Agung Laksono saat dihubungi, Senin.

Agung juga menegaskan bahwa tujuan dari perbedaan tersebut bukan untuk merusak PMI, melainkan untuk memperbaiki organisasi tersebut.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Berita populer selanjutnya datang dari mutasi terhadap perwira tinggi (pati) TNI.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen Mohammad Fadjar menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember.

Fadjar sebelumnya merupakan perwira tinggi (Pati) TNI yang menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI.

Adapun dokumen mutasi perwirat tinggi TNI ini telah dibenarkan Pusat Penerangan (Puspen) TNI pada Senin (9/12/2024).

Letjen Fadjar ditunjuk menjadi Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan yang akan mengisi pos Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Dankodiklatad).

Selain Pangkostrad, Panglima TNI menunjuk Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Jabatan itu sebelumnya diisi oleh Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Sedangkan Kunto sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Pada mutasi kali ini, Panglima TNI juga menunjuk Mayjen TNI Achiruddin sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Sebagai pengganti Achiruddin di Pangdam VI/Mulawarman, Panglima telah menunjuk Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, yang sebelumnya sebagai Asintel Panglima TNI.

Selain itu, Panglima juga menunjuk sosok baru sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi. Dia menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian.

Jabatan yang ditinggalkan Nugroho yaitu Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN), kini diisi Mayjen TNI R. Sidharta Wishu Graha. Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Sumber