[POPULER NASIONAL] Mentan Lapor Dugaan Pungli Alat Swasembada Pangan | Kans Sandiaga di Bursa Calon Ketum PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin soal dugaan pungutan liar dalam pengiriman alat produksi swasembada pangan di berbagai daerah menjadi perhatian utama para pembaca pada Senin (16/12/2024).

Menurut Amran, nilai pungutan liar itu bervariasi mulai dari Rp 3 juta sampai Rp 50 juta.

Dari dunia politik, peluang Sandiaga Uno bersaing di bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi sorotan.

Sebab dia dianggap belum lama menjadi kader partai berlambang Ka’bah itu dan pesaingnya merupakan tokoh-tokoh yang lebih lama berkutat di dunia politik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (16/12/2024) pagi menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kedatangan tersebut untuk melaporkan oknum-oknum yang meminta bayaran saat pengiriman alat produksi untuk swasembada pangan di daerah.

"Nah ada beberapa keluhan menurut informasi di beberapa daerah, tapi belum kami dikirimi buktinya bahwa, alat mesin pertanian terkadang yang kami kirim ke daerah, ke petani itu terkadang dimintai oknum tertentu dalam artian bayar," kata Mentan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin pagi.

"Kalau kami berikan traktor, ada yang bayar sampai menurut laporan ada bayar sampai Rp 50 juta satu unit, ada yang bayar Rp 3 juta untuk alat yang kecil," tambahnya.

Amran menyampaikan bahwa sejatinya pengiriman alat tersebut tidak dipungut biaya. Bahkan, itu juga merupakan perintah langsung dari Presiden.

Maka dari itu, Mentan meminta Kejaksaan Agung mengawal proses pengiriman alat produksi tersebut agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan dengan meminta bayaran.

"Ini butuh pengawalan (Kejaksaan) agar swasembada tercapai," ungkap dia. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Jaksa Agung berjanji menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam meminta bayaran terhadap pengiriman alat produksi untuk swasembada pangan.

"Pasti (tindak tegas). Pasti. Anda kan tahu siapa saya. Saya tidak akan pandang bulu siapa pun," tegas Burhanuddin.

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan digelar di kediaman Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (12/12/2024).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno disebut bakal maju sebagai calon ketua umum PPP dalam forum Muktamar X yang berlangsung tahun depan.

Wacana itu pertama kali dihembuskan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy.

Saat dikonfirmasi, Sandiaga pun tak menampik munculnya kabar tersebut.

Ia mengaku bakal menunggu hasil Mukernas II yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).

“Kita tunggu hasilnya dan tentunya kita hormati keputusan para pemangku kepentingan di PPP,” ucap Sandiaga di Jakarta International Expo, Sabtu.

Sinyal bahwa mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu bakal mencoba memperebutkan kursi ketua umum PPP semakin kuat setelah pertemuannya dengan Presiden ke 7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, salah satu hasil Mukernas II PPP adalah kesepakatan untuk menyerahkan jadwal Muktamar X pada DPP PPP.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan, rencananya forum untuk memilih ketua umum baru itu bakal berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025.

Selain itu, ia menuturkan, ada aspirasi dari sejumlah kader di tingkat wilayah agar tetap mempertahankan AD/ART yang berlaku saat ini.

“Memang betul adanya AD/ART itu bisa diubah. Tetapi, perubahan AD/ART itu adalah diperuntukkan untuk muktamar yang akan datang” ucap Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu malam.

“Jadi, dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang existing sekarang,” sambung dia.

Jika mengacu pada pernyataan Mardiono, maka peluang Sandiaga untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP tertutup.

Pasalnya, Mardiono menjelaskan, mengacu pada AD/ART yang berlaku saat ini, seorang kader yang ingin maju sebagai calon ketua umum harus sudah pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum.

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi menyampaikan perbedaan yang berbeda dengan Mardiono soal AD/ART yang mengatur syarat calon ketua umum PPP.

Ia menyampaikan, bahwa AD/ART bisa saja diubah oleh para peserta Muktamar X untuk menentukan siapa saja kandidat calon ketua umum.

Artinya, AD/ART yang berlaku saat ini sangat mungkin diubah di Muktamar X untuk dipakai kemudian sebagai dasar hukum pemilihan ketua umum PPP di forum yang sama.

“Tidak ada ketentuan yang harga mati, bisa diubah tergantung dari bagaimana peserta nanti, muktamirin,” ujar Arwani.

Sumber