Prabowo Akan Hadiri KTT D-8, Apa Itu D-8 dan Bagaimana Peran Indonesia?

Prabowo Akan Hadiri KTT D-8, Apa Itu D-8 dan Bagaimana Peran Indonesia?

 

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang akan digelar di Kairo, Mesir pada 19 Desember 2024.

Menggunakan pesawat kepresidenan PK-GRD, Prabowo beserta rombongan berangkat menuju Kairo dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Selasa (17/12/2024),

"Pada hari ini, Selasa, 17 Desember 2024, saya beserta delegasi terbatas pemerintah Republik Indonesia akan berangkat ke Kairo, Mesir. Pertama, dalam melakukan kunjungan kenegaraan, dan kedua menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8 di Kairo, Mesir," ujar Prabowo dalam jumpa pers sebelum keberangkatan.

Prabowo menjelaskan bahwa dirinya hadir karena Indonesia bakal menerima tongkat estafet Keketuaan D-8 periode 2026—2027.

D-8 atau Developing Eight adalah forum kerja sama ekonomi yang terdiri atas delapan negara berkembang, yaitu Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 melalui Deklarasi Istanbul dengan tujuan utama untuk meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia.

D-8 didirikan untuk menjawab kebutuhan negara-negara berkembang dalam meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi global.

Dikutip dari Antaranews, organisasi ini memiliki empat tujuan utama. Pertama, meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia.

Kedua, menciptakan dan mendiversifikasi peluang baru dalam hubungan perdagangan. Ketiga, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan internasional.

Keempat, menyediakan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat di negara-negara anggotanya.

Selain itu, seluruh anggota D-8 juga tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menegaskan kesamaan visi dalam menghadapi tantangan global.

KTT D-8 merupakan agenda utama untuk merumuskan kerja sama dan arah kebijakan negara-negara anggotanya.

Misalnya, pada KTT D-8 ke-10 tahun 2021, diadopsi dua dokumen penting yakni Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap 2030.

Dhaka Declaration adalah komitmen politik negara-negara anggota untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat posisi D-8 di tingkat global.

Decennial Roadmap 2030 menjadi panduan dan jadwal kerja untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Deklarasi Dhaka selama sepuluh tahun ke depan.

Prabowo Subianto akan menghadiri KTT D-8 di Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12/2024). Kunjungan ini menandai persiapan Indonesia untuk mengambil alih posisi sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027.

"Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D-8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan sesuai rotasi mulai 1 Januari 2026, Indonesia akan bergilir menjadi ketua D-8," ujar Presiden Prabowo sebelum keberangkatannya ke Mesir, Selasa (17/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia akan berbagi pengalaman terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Salah satu agendanya adalah bagaimana pemberdayaan UMKM. Dan Indonesia punya banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk sampai kepada digitalisasi,” kata Airlangga dikutip dari Antaranews, Selasa.

Selain isu ekonomi, D-8 juga menunjukkan solidaritas terhadap situasi geopolitik, khususnya terkait Palestina.

Airlangga menegaskan bahwa semangat D-8 adalah mendukung negara berkembang, termasuk Palestina.

"Karena kita semangatnya dari developing country jadi sama-sama untuk mendukung Palestina," ujarnya.

Dengan misi ini, D-8 tak hanya menjadi forum kerja sama ekonomi tetapi juga platform untuk memperkuat solidaritas dan dukungan politik terhadap isu-isu internasional.

KTT D-8 tahun ini di Kairo akan menghasilkan agenda baru yang akan dirumuskan setelah Indonesia secara resmi menerima Keketuaan D-8.

"Nanti kita akan rumuskan sesudah itu, sesudah kita diserahkan keketuaannya di Mesir nanti," kata Airlangga.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia akan memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan D-8 untuk periode mendatang.

Sumber