Prabowo Akui Adanya Perlambatan Ekonomi Dampak Efisiensi Anggaran
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menjawab soal dampak perlambatan ekonomi usai adanya pengalihan belanja modal dan belanja barang atau efisiensi APBN yang mencapai Rp 300 triliun.
Prabowo mengakui, pengalihan tersebut memang akan berdampak terhadap perlambatan ekonomi .
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam perbincangan bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
"Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan. Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus, hangus oleh korupsi-korupsi kecil, menengah, dan besar," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).
Perjalanan dinas ke luar negeri menjadi salah satu komponen dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Menurut Prabowo, pengalihan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dapat dialokasikan ke perbaikan sekolah di Indonesia.
"Kita bisa hemat berapa puluh triliun loh dari perjalanan dinas saja. Rp 22 triliun kita hemat. Untuk perbaikan sekolah, 17.000 sekolah, kalau tidak salah itu Rp 19 triliun. Jadi, dengan Rp 22 triliun, kita bisa perbaiki 19.000 sekolah," ujar Prabowo.
Di samping itu, ia memiliki strategi lain untuk mematahkan rantai kemiskinan di Indonesia. Strategi tersebut adalah dibukanya 200 sekolah rakyat berasrama untuk golongan ekonomi yang paling bawah.
"Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin, apalagi cucunya. Anaknya, kita sekolahkan dan dia nanti akan angkat orangtuanya keluar dari kemiskinan," ujar Prabowo.
"That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak (besar)," sambungnya.
Sebelumnya pada 22 Januari 2025, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025).
Dalam poin kedua huruf a dijelaskan, perlu adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun.
Sementara itu, pada poin ketiga angka 2 dijelaskan bahwa pemotongan anggaran belanja meliputi belanja operasional dan non operasional yang sekurang-kurangnya terdiri dari belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"
