Prabowo Bakal Gelar Retret untuk Kepala Daerah, Tempatnya Masih Dibahas
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk retret.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Diketahui, retret ini pernah digelar Prabowo dan dilakukan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.
"Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril, Jumat.
Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.
Begitu pun tempat pelaksanaannya, termasuk opsi retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.
"Ya rencananya seperti (retret) itu, dikumpulkan di satu tempat. Belum tahu (di Magelang atau bukan)," katanya.
Yusril bilang, retret ini dilakukan agar para kepala daerah memiliki perspektif yang sama antar pemda maupun pemerintah pusat.
Terlebih, perlu ada sinkronisasi program antara pemda dengan pemerintah pusat, agar target Presiden Prabowo dapat tercapai.
"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," jelas Yusril.
Menurut Yusril, keselarasan ini pula yang membuat pemerintah tengah mendiskusikan waktu pelantikan kepala daerah bakal dilaksanakan serentak atau bertahap, mengingat masih banyak sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril menyatakan, pemerintah tengah mencari opsi agar sebagian kepala daerah yang tidak bersengketa di MK bisa dilantik terlebih dahulu.
Pihaknya kata Yusril, bakal berkoordinasi dengan MK dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
"Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukan bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu. Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg, dan kita carikan jalan keluarnya," sebut Yusril.
"Dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Menteri Dalam Negeri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah," imbuh dia.
