Prabowo Batal Luncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Besok
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peresmian Danantara batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) besok.
Ia menuturkan, peresmian akan menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri. Diketahui, Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.
"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Ia mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.
Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) selesai terlebih dahulu.
"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ucap dia.
Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan segalanya secara rapi sebelum diluncurkan.
"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Danantara bakal seperti Temasek. Diketahui, Temasek merupakan badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.
Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).
Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).
Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).
"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.
Muliaman menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara.
Oleh karenanya, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.
‘Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," beber dia.
Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.
Yang jelas, lanjutnya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.
"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," jelasnya.
