Prabowo Belum Puas dengan Penurunan Biaya Haji 2025, Ingin Lebih Terjangkau
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto masih merasa belum puas dengan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk tahun 2025 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
BPIH untuk setiap jemaah haji reguler disepakati sebesar rata-rata Rp 89,4 juta dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dollar AS.
Sementara itu, Bipih yang dibayarkan oleh jemaah rata-rata sebesar Rp 55,4 juta, yang merupakan 62 persen dari total BPIH 2025.
"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja (haji), tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu," kata Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Marwan mengatakan, bahwa BPIH tahun ini sudah turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan tahun sebelumnya, yang berada di angka Rp 93,4 juta per jemaah.
Selain itu, Bipih yang dibayar jemaah juga mengalami penurunan sekitar Rp 600.000 per jemaah.
Nilai manfaat pun turun dari sekitar Rp 8 triliun menjadi sekitar Rp 6,8 triliun.
Penurunan ini sejalan dengan pencermatan anggota Panja terhadap pos-pos biaya yang diminimalkan, dikoreksi, maupun yang dibiayai oleh nilai manfaat pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, menurut Marwan, ketidakpuasan Prabowo akan menjadi catatan untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang, mengingat jumlah BPIH tahun 2025 telah disepakati bersama pemerintah dan DPR RI.
"Apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan. Tetapi, menjadi catatan kami, Komisi VIII, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," ujar Marwan.
Di sisi lain, Marwan memastikan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat pelayanan haji tahun 2025.
Meskipun biayanya turun, pelayanan haji tetap akan diberikan yang terbaik.
"Betul-betul akan kami kawal. Tidak boleh ada yang nyelonong skema apapun yang akan dilakukan. Kemudahan bagi para jemaah untuk mendapatkan informasi akan kami kawal. Kami akan kawal apakah itu pemondokan, benar-benar jumlah yang disepakati di dalam satu kamar, kami akan kawal," ujar Marwan.
