Prabowo Bertemu Megawati, Pengamat Khawatir PDI-P Masuk Koalisi
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan khawatir pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dapat berujung pada masuknya PDI-P ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.
Djayadi menyatakan, jika PDI-P bergabung ke koalisi pemerintah, konstelasi demokrasi di Indonesia menjadi tidak imbang karena seluruh partai politik berada di pihak pemerintah.
"Tapi itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk," kata Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/4/2025).
Menurut dia, jika hal itu terjadi, kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah kehilangan mitra untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
"Kelompok kritis di masyarakat dan khususnya civil society serta media kehilangan partner yang bersuara kritis untuk mengontrol pemerintahan. Kualitas pemerintahan kita akan melemah," kata Djayadi.
Kendati demikian, ia yakin Megawati tetap membawa PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang karena banyak pihak di internal PDI-P yang ingin menjadi oposisi.
Di sisi lain, Djayadi menilai pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai upaya menjaga hubungan baik antara kedua tokoh bangsa tersebut.
"Jadi sebetulnya pertemuan itu penting dan wajar belaka karena keduanya punya peran penting dalam pemerintahan dan dalam politik," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo akhirnya bertemu dengan Megawati pada Senin (7/4/2025) malam di rumah Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengeklaim, PDI-P memutuskan untuk tetap berada di luar koalisi meski Prabowo dan Megawati sudah bertemu.
Muzani menuturkan, dalam pertemuan dengan Prabowo, Megawati berpesan bahwa PDI-P dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak menjadi anggota koalisi pendukung pemerintah.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
“Karena itu, jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata dia.
