Prabowo Ingin KEK Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi, Kucurkan Insentif hingga Perbaiki Infrastruktur
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin agar Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga perlu pembenahan dari sisi birokrasi hingga infrastruktur pendukungnya.
Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Setya Bhakti Parikesit mengungkapkan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan tertutup dengan tim ekonominya.
Setya menjelaskan Prabowo melihat KEK bisa mengoptimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan sejenis yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah sudah meresmikan 24 KEK dan akan menambah sembilan lainnya.
"KEK diharapkan dapat mendorong investasi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan mempercepat pembangunan daerah di mana KEK dikembangkan," kaya Setya dalam Indonesia SEZ Business Forum 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Menurut catatannya, investasi yang masuk ke KEK mencapai Rp242 triliun hingga Kuartal III/2024. Selain itu, sambungnya, terdapat 394 perusahaan yang beroperasi di KEK dan mempekerjakan lebih dari 151.000 pekerja.
Sebagai perbandingan, angka tersebut masih cenderung rendah dibandingkan realisasi investasi langsung. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024.
Pemerintah pun tidak menampik masih banyak yang perlu diperbaiki dari operasional KEK. Oleh sebab itu, dalam perencanaan nasional jangka menengah, Setya mengungkapkan pemerintah akan berupaya mengembangkan infrastruktur ke kawasan ekonomi.
"Kita berupaya untuk mengembangkan konektivitas rel kereta api untuk koridor logistik, percepatan standarisasi infrastruktur dan fasilitas, pengembangan pelabuhan ekspor-impor, serta hub internasional," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di KEK. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, pembebasan bea masuk dan cukai, kemudahan proses keimigrasian, perizinan, dan sejenisnya.
Selain insentif fiskal, Setya mengungkapkan pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi, regulasi, persyaratan perizinan, hingga memperkuat kerangka kelembagaan untum meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan terkait.
"Tentunya, yang terakhir, kami berupaya untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan berbagai bisnis dan kegiatan yang mendukung upaya menarik investasi dalam dan luar negeri," tutupnya.
