Prabowo Ingin Selamatkan Sritex, Pimpinan MPR Minta Pemilik Tetap Tanggung Jawab
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai, pemilik dan manajemen Sritex harus tetap bertanggung jawab atas pailitnya perusahaan tersebut meski Presiden Prabowo Subianto ingin menyelamatkan Sritex.
Eddy mengatakan, pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.
"Direksi, komisaris, dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).
Eddy pun menilai langkah Prabowo untuk menyelamatkan Sritex menunjukkan kepedulian Prabowo terhadap lebih dari 50.000 karyawan Sritex yang terancam terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.
“Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Terkait upaya penyelamatan Sritex ke depan, Eddy menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.
Ia menekankan, upaya penyelamatan Sritex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan.
Kemudian, dilanjutkan dengan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex, tetapi industri tekstil nasional secara keseluruhan.
“Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat,” kata Eddy.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit.
Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (1/11/2024).
Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata dia.
