Prabowo Minta Anggaran Dinas Dipotong, Mensos Mulai Pilih Kegiatan untuk Dipangkas
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengaku sedang memilih program ataupun kegiatan yang bisa dipangkas dalam rangka efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Saat ini, jajaran Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementrian Sosial (Kemensos) juga sudah berdiskusi dan meminta pendampingan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan penataan.
“Kita tentu mengikuti arahan Presiden dan Pak Sekjen sudah berdikusi dengan Kementerian Keuangan untuk menata, menata segala kemungkinan yang mana yang bisa dipangkas,” ujar Saifullah kepada wartawan di Gedung Kemensos RI, Kamis (5/12/2024).
Meski begitu, Saifullah belum merincikan program-program yang bakal menjadi fokus dan prioritas Kemensos di tengah proses efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Dia hanya menegaskan bahwa Kemensos siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran perjalanan dinas, mulai dari akhir 2024 ini maupun tahun yang akan datang.
“Jadi kita mengikuti arahan Presiden dan kita siap untuk melakukan pemangkasan, baik sisa tahun ini maupun untuk tahun yang akan datang. Ya, kita menyesuaikan dengan arahan Presiden,” ujar Saifullah.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong hingga 50 persen.
Menurut Prabowo, perjalanan dinas pejabat Indonesia menghabiskan anggaran mencapai 3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 47,8 triliun untuk perjalanan ke luar negeri.
"Acara-acara yang tidak penting kurangi. Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun," ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).
Prabowo menegaskan, anggaran dinas pejabat perlu dipotong setengah untuk hemat hingga 1,5 miliar dollar AS atau Rp 15 triliun.
Anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun bendungan atau irigasi.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengeluarkan instruksi pemangkasan anggaran dinas.
Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga negara memotong anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.
Instruksi itu tertuang dalam surat nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati untuk menindaklanjuti arahan Prabowo.
Instruksi ini berlaku untuk para menteri, jaksa agung, kepala kepolisian, kepala lembaga, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
"Posisi sekarang harus sangat-sangat prudent-kan menjaga postur APBN kita. Karena kan ekonomi kita sangat tergantung dengan dukungan anggaran," ujar Susi.
Susi menuturkan, efisiensi anggaran dinas perlu diterapkan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mengetatkan anggaran yang bersifat dukungan seperti anggaran perjalanan dinas.
Dia mengatakan, perlu ada penegasan efisiensi anggaran tahun ini agar perencanaan APBN tahun depan mendukung program prioritas Prabowo.
"Perkembangan APBN ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan mendorong keberhasilan program-program prioritas yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Menjaga itu pasti tidak mudah," ucap dia.
Namun, Susi belum memastikan pengurangan anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen akan dilanjutkan tahun depan atau tidak.
Dia hanya menekankan pemerintah akan terus meminta kementerian dan lembaga Negara menggunakan anggaran dinas seefisien mungkin, terutama terkait perjalanan dinas.
