Prabowo Targetkan IKN Jadi Pusat Pemerintahan Politik 4-5 Tahun Mendatang
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menjadi pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan.
Target itu disampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
"Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik," kata AHY, Kamis.
Dalam kurun waktu tersebut, IKN diharapkan sudah bisa menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Adapun saat ini, pembangunan IKN belum rampung sepenuhnya. Hanya satu dari tiga pilar yang sudah rampung, yaitu eksekutif dengan berdirinya Istana Negara, Istana Garuda, kantor menteri koordinator, hingga kantor kelembagaan lain
Namun AHY menyatakan, pemerintah akan melengkapi dua pilar lainnya menyusul target yang telah ditetapkan Prabowo.
"Akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya," ucap AHY.
Pada saat yang bersamaan, pihaknya juga akan membangun sarana dan prasarana pendukung berupa fasilitas pendukung kerja eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Fasilitas pendukung ini bukan hanya kantor, tapi juga perumahan.
"Perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawal IKN sebagai ibu kota pemerintahan," tutur AHY.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR ini mengakui, IKN merupakan megaproyek yang tidak bisa selesai hanya dalam waktu 1-2 tahun.
Pembangunan ibu kota baru ini membutuhkan proses dan waktu, termasuk anggaran yang tak sedikit sehingga harus ada tahapan-tahapan yang perlu diprioritaskan.
"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," jelas AHY.
Sebelumnya diberitakan, target pembangunan sarana legislatif hingga infrastruktur dasar ini juga diungkap oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Basuki menyampaikan, Prabowo tidak memberikan arahan bahwa pembangunan IKN diperlambat. Ia justru menyebut pembangunan ibu kota masa depan itu terus dilanjutkan.
"Kalau untuk ekosistem KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) Insya Allah karena kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Basuki pun mengaku siap melaksanakan perintah Presiden, selama program dan anggarannya sudah dialokasikan.
"Selama itu ada programnya, ada anggarannya, saya kerjakan. Kan sudah tahu gayanya saya kerja kan? Enggak (dilambatkan) justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun, kan," ucap Basuki.
