Pramono Anung Serahkan Pelaksanaan Retret Kepala Daerah ke Pemerintah Pusat
DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menyerahkan perihal waktu pelaksanaan retret kepala daerah terpilih ke pemerintah pusat. Menurutnya, wacana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
"Kalau retret kan terserah pemerintah pusat dalam hal ini apa yang dipersiapkan," ujar Pramono saat ditemui di Kampus UI Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1/2025).
Menurut Pramono, retret diperlukan agar visi dan misi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa menyatu.
"Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu," kata Pramono.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, kerja-kerja pemerintah daerah harus melalui koordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana diatur undang-undang.
"Undang-undang yang mengatur hubungan pemerintah daerah dan pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa pemerintah daerah itu berada dalam koordinasi pemerintah pusat," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Diketahui, retret ini pernah digelar Prabowo dan dilakukan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.
"Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril, Jumat.
Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan. Begitu pun tempat pelaksanaannya, termasuk opsi retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.
