Presiden Korsel Minta Maaf ke Rakyat Soal Darurat Militer, Tapi Tak Mundur
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato pertamanya setelah menetapkan darurat militer yang mengejutkan rakyatnya dan dunia. Yoon meminta maaf kepada rakyat Korsel atas langkahnya menetapkan darurat militer, namun tidak mengumumkan pengunduran dirinya.
Yoon mengejutkan rakyat dan dunia saat menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, yang menjadi darurat militer pertama sejak tahun 1980-an silam. Penetapan darurat militer itu menangguhkan pemerintah sipil, dengan pasukan militer sempat dikerahkan ke gedung parlemen.
Namun mayoritas anggota parlemen Korsel, yang dikuasai oposisi, berhasil menggelar voting untuk menolak darurat militer tersebut dan mendesak Yoon untuk mencabutnya. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam setelah Yoon mengumumkan pencabutannya pada Rabu (4/12) dini hari.
"Deklarasi darurat militer itu muncul dari urgensi saya sebagai presiden," kata Yoon dalam pidatonya yang disiarkan televisi setempat, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Sabtu (7/12/2024)
"Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan untuk masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat menderita," ujar Yoon, yang kemudian membungkukkan badan sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat.
Pidato Yoon ini disampaikan beberapa jam sebelum parlemen menggelar voting untuk mosi pemakzulan dirinya pada Sabtu (7/12) malam. Selain terancam dimakzulkan, Yoon juga dihujani kritikan dan seruan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Unjuk rasa terus berlangsung selama beberapa hari terakhir, dengan para demonstran menuntut Yoon untuk segera mundur dari jabatannya. Bahkan partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi dirinya juga menyerukan agar Yoon meninggalkan jabatannya.
Simak Video Parlemen Korsel Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Seusai Darurat Militer Gagal
[Gambas Video 20detik]
Usai meminta maaf, Yoon tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Namun dalam pidatonya, Yoon mengatakan dirinya akan membiarkan partainya untuk memutuskan nasibnya ke depan.
"Saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait deklarasi darurat militer ini," katanya.
"Saya akan menyerahkan kepada partai kami untuk menstabilkan situasi politik di masa mendatang, termasuk masa jabatan saya," ucap Yoon.
Yoon terpilih menjabat Presiden Korsel sejak Mei 2022 lalu untuk masa jabatan lima tahun.
PPP yang menaungi Yoon dan kini berkuasa di Korsel diketahui terpecah mengenai upaya pemakzulannya, dengan sejumlah anggota parlemen dari PPP menegaskan akan berpegang pada posisi resmi dengan menolak pemakzulan.
Namun Ketua PPP, Han Dong Hoon, dalam pernyataan kepada wartawan mengatakan bahwa Yoon harus mundur atau Seoul akan menghadapi risiko kekacauan politik yang lebih besar.
"Pelaksanaan tugas presiden secara normal tidak mungkin dilakukan dalam situasi (saat ini), dan pengunduran diri presiden lebih awal tidak dapat dihindari," cetus Han saat berbicara kepada wartawan pada Sabtu (7/12) pagi.
Simak Video Parlemen Korsel Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Seusai Darurat Militer Gagal
[Gambas Video 20detik]
