Presiden Prabowo Bakal Rapat soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Bersama Kemendagri
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan kepala daerah.
Berdasarkan agenda, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan digelar bulan Februari mendatang.
Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“(Jadwal pelantikan) akan dirapatkan dengan Bapak Presiden,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Senin (6/1/2025).
Bima bilang, rapat mengenai pelantikan bakal digelar dalam waktu dekat.
Namun, dia belum dapat memastikan kapan rapat tersebut bakal digelar.
“Semestinya dalam waktu dekat,” kata Bima.
Selain rapat dengan Kepala Negara, Kemendagri juga melakukan konsultasi dengan MK untuk menentukan jadwal pelantikan Kepala Daerah terpilih.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada Februari 2025.
Namun, MK masih menyelesaikan seluruh perkara PHPU Pilkada 2024, paling lambat pada 13 Maret 2025.
Adapun pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025.
Sementara pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025.
Total ada 284 gugatan terkait hasil Pilkada 2024 yang diterima oleh MK.
Bima mengatakan, gugatan hasil Pilkada ke MK itu harus dihormati oleh pemerintah sehingga jadwal pelantikan para kepala daerah pun perlu disesuaikan.
"Jadi ada memang daerah-daerah yang tidak mengalami proses gugatan. Tetapi cukup banyak juga yang masuk prosesnya ke MK. Dan kalau mengikuti keserentakan kan harus ditunggu juga," kata Bima, Senin 30 Desember 2024.
