Presiden Yoon Dimakzulkan, Menlu Korsel Siap Lanjut Kerja Sama dengan Trump
Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Tae-yul memastikan negaranya siap sepenuhnya terlibat dengan pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan datang. Penegasan itu disampaikan di tengah Korsel dipimpin Presiden sementara Han Duck-soo, buntut pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.
Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (15/12/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Cho sehari setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya yang gagal pada tanggal 3 Desember untuk memberlakukan darurat militer.
"Kami akan memastikan bahwa kami benar-benar siap terhadap pemerintahan AS yang baru," kata Cho dalam konferensi pers.
Pihaknya siap melakukan langkah diplomatik agar tidak terjadi kekosongan keamanan. Selain itu, Korsel juga siap membangun kesiapan dalam merespon ancaman dari Korut secara tegas.
"Kami akan mengambil langkah diplomatik yang diperlukan agar tidak ada kekosongan keamanan. Kami akan membangun sikap kesiapan penuh untuk menanggapi ancaman dan provokasi Korea Utara dengan tegas, berdasarkan koordinasi kami dengan AS, dan juga dengan AS dan Jepang," kata Cho.
Cho menepis kekhawatiran bahwa Korea Selatan mungkin dikesampingkan dalam prioritas AS untuk diplomasi tingkat pemimpin karena kekacauan politik saat ini.
"Saya yakin pembicaraan telepon penjabat presiden dengan Presiden AS Joe Biden telah meredakan kekhawatiran tentang kekosongan dalam diplomasi KTT," kata Cho, seraya menambahkan bahwa sistem penjabat presiden "dengan jelas menunjukkan semua urusan negara ditangani secara normal berdasarkan prosedur yang demokratis dan konstitusional," imbuhnya.
"Saya pikir situasinya telah banyak berubah," katanya.
Dalam hal ini, Cho menyuarakan keyakinannya bahwa jadwal bilateral dan multilateral lainnya seharusnya dapat berjalan lancar.
Saat ditanya apakah ia berencana untuk mengunjungi Washington dalam waktu dekat, Cho mengatakan ia bersedia membahas kemungkinan tersebut dengan sekutunya.
"Kunjungan sebelum pelantikan Presiden terpilih Trump akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan," kata Cho.
"Dan dengan (Menteri Luar Negeri AS) Blinken, saya yakin ada pesan yang perlu dikomunikasikan secara langsung, jadi kami akan membahasnya dengan pihak AS," sambungnya.
Cho menegaskan kembali janjinya untuk melakukan yang terbaik untuk terus mendorong inisiatif kebijakan luar negeri utama negara tersebut, termasuk upaya untuk memperluas forum Kelompok G7 negara-negara maju menjadi "G7 Plus" yang diikuti oleh Korea Selatan dan negara-negara lain yang sepemikiran.
"G7 Plus adalah tugas yang menjadi perhatian khusus saya, dan kami akan terus mengupayakannya," kata Cho.
"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kepercayaan dan harapan kami telah sedikit terkikis, dan kami akan berupaya memulihkan momentum tersebut," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada hari Sabtu buntut penerapan darurat militer yang tidak lama berlaku pada tanggal 3 Desember.
Atas putusan parlemen ini, Yoon sekarang diskors dari jabatannya sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan berunding apakah akan menguatkan pemakzulannya.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.
Jika mendukung pemakzulannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan.
