Profil Yasonna Laoly, Eks Menkumham yang Dipanggil KPK Terkait Kasus Harun Masiku
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Hamonangan Laoly tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Kedatangannya menarik perhatian publik karena dia memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan eks kader PDI-P, Harun Masiku. Mengenakan kemeja putih dan jaket coklat, Yasonna sempat menyapa awak media sebelum masuk ke ruang lobi.
"Nanti saja ya," kata Yasonna kepada awak media yang menunggunya di KPK.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan pemanggilan Yasonna didasari bukti-bukti baru. Kasus ini berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU periode 2017–2022.
Penyidik KPK disebut menemukan keterlibatan yang relevan melalui dokumen, keterangan saksi, dan petunjuk lain.
"Pemanggilan tidak terkait status Yasonna sebagai pejabat atau bukan. Semua berlandaskan alat bukti," kata Tessa.
Tessa menekankan bahwa pemeriksaan ini bagian dari proses hukum yang berjalan objektif.
"Ini tidak tiba-tiba. Penyelidikan berlangsung sesuai perkembangan alat bukti," ujar Tessa.
Yasonna Laoly lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, pada 27 Mei 1953. Dia menorehkan sejarah sebagai orang Nias pertama yang menjabat menteri.
Ayahnya, F. Laoly, berlatar belakang polisi dengan pangkat terakhir mayor, sementara ibunya, R. Sihite, berasal dari etnis Batak.
Pendidikan Yasonna terbilang gemilang. Setelah menyelesaikan studi di Universitas Sumatera Utara, ia melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat sampai meraih gelar doktor dari North Carolina State University.
Karier akademiknya mencakup jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Jabatan politiknya juga mencolok. Sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna pernah menjadi anggota DPR RI dan menduduki berbagai posisi strategis.
Ia dua kali menjabat Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia memimpin Pokja IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi, menunjukkan kiprahnya dalam reformasi regulasi.
Dalam budaya Nias, nama Yasonna berasal dari kata "Yaso Nasa," yang berarti "masih ada lagi," melambangkan harapan keluarga besar untuk terus bertumbuh.
Hamonangan, yang berarti "kemenangan" dalam bahasa Batak, merepresentasikan perjalanan hidup Yasonna yang penuh prestasi.
